SoE, Vox NTT-Beberapa pekan terakhir Panitia Khusus (Pansus) DPRD TTS melakukan uji petik lapangan atas LKPj Bupati TTS Tahun 2019.
Hasilnya, di beberapa puskesmas ditemukan masih kurangnya tenaga kesehatan. Itu terutama tenaga profesional di bidang gizi masyarakat. Sudah begitu, para tenaga medis di bidang gizi ini pun digaji dengan upah yang tak layak.
Temuan tersebut diungkapkan Ketua Pansus DPRD TTS Marten Tualaka kepada wartawan, belum lama ini.
Kondisi demikian menurut Marten Tualaka, sangat berpengaruh terhadap penanganan stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
“Di Puskesmas KiE, hanya ada 2 tenaga gizi di puskesmas dengan gaji honor Rp 250.000 per orang. Ini ironis memang. Bagaimana bisa tanggulangi masalah gizi masyarakat khususnya soal stunting di Kecamatan KiE,” ungkap Marten.
Temuan yang sama juga, sambung Politisi Partai Hanura ini, terjadi di Puskesmas Oinlasi.
“Bayangkan saja, hanya satu orang tenaga gizi bisa melayani sampai semua desa atau Posyandu di Kecamatan Amanatun Selatan tersebut,” sebutnya.
Posyandu lanjut Marten, menjadi ujung tombak penanggulangan stunting. Dan, tenaga kesehatan gizi, sebutnya, dianggap berkompeten.
“Sayangnya, kalau digaji dengan upah yang rendah maka bagaimana mungkin bisa bekerja optimal,” tandasnya.
Oleh karena itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) diminta untuk memperhatikan perekrutan dan penempatan tenaga medis khususnya di bidang gizi. “Perhatikan juga upah para medis di pedalaman,” tutupnya.
Penulis: Long
Editor: Ardy Abba
