Aparat keamanan mendorong paksa massa aksi tolak tambang batu gamping di Matim, Rabu (24/06/2020)
alterntif text

Borong, Vox NTT-Praktisi hukum dan pegiat lingkungan hidup, Edi Hardum mengaku bangga dan salut dengan aksi unjuk rasa di Reo, ibu kota Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT, Rabu (24/06/2020) kemarin.

Unjuk rasa dilakukan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai, dan Aliansi Pemuda Reo Tolak Tambang.

Aksi unjuk tiga elemen itu bersamaan dengan kunjungan kerja Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat ke Reo.

Awalnya, puluhan aktivis hanya ingin bertemu Gubernur Viktor, yang sedang melakukan kunjungan kerja di TPI Reo. Lokasi tersebut tidak jauh dari tempat demonstrasi.

Mereka ingin menanyakan sekaligus mendesak Gubernur Viktor untuk membatalkan izin tambang batu gamping dan pabrik semen di Lingko Lolok dan Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur (Matim).

Namun, aksi itu diakhiri dengan bentrok antara demonstran dengan aparat keamanan.

Aksi saling dorong terjadi saat niat aktivis bertemu Gubernur Viktor dihalangi oleh anggota Polres Manggarai Timur, Polres Manggarai dan Polisi Air. Aparat keamanan menghadang massa aksi yang hendak bertemu gubernur yang berpasangan dengan Yosef A. Nae Soi itu, dengan cara kekerasan.

Edi pun mengapresiasi dan bangga dengan keberanian para aktivis menagih janji Gubernur Viktor.

Baca: Demonstrasi Tolak Tambang di Reo Ricuh

“Saya yakin 100 persen aksi adik-adik, murni panggilan nurani menentang dugaan persengkongkolan pemodal dan penguasa yang tidak visioner dan tidak memberdayakan masyarakat dalam membangun daerah,” ujar Edi kepada VoxNtt.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (25/06/2020).

Ia menilai gerakan mahasiswa berunjuk rasa menolak rencana pembangunan pabrik semen di Luwuk dan pertambangan batu gamping di Lingko Lolok, didasari alasan yang kuat.

Pertama, daerah pertambangan yang direncanakan adalah daerah karts. Wilayah karts menurut Edi, merupakan “galon air” raksasa yang menghidupkan Tanah Nusa Lale, Manggarai.

Baca: Aksi Tolak Tambang, PP PMKRI Kecam Tindakan Represif Polisi

“Ingat curah hujan di NTT paling rendah di Indonesia di mana hanya 800 milimeter (mm) kubik per tahun, berbeda dengan daerah lain di atas 100.000 mm kubik per tahun,” urainya.

Kedua, kata dia, pengalaman pertambangan di NTT terutama di Manggarai Raya tidak membebaskan masyarakat dari kubangan kemiskinan ekonomi.

Sebut saja misalnya, di Sirise Desa Satar Punda Manggarai Timur; di Torong Besi, Kecamatan Reok Manggarai; di Dusun Wangkal Desa Kajong Kecamatan Reok Barat Manggarai; dan di Mata Ropang Desa Lante Kecamatan Reok Barat Manggarai.

“Semuanya, rencana awal memberikan janji surgawi kepada masyarakat seperti habis pertambangan direklamasi, masyarakat akan diberi kompensasi, dan lain-lain; namun semuanya hanya pepesen kosong,” katanya.

Baca: Tak Mau Temui Demonstran, Gubernur Viktor Dinilai Tidak Layak Jadi Pemimpin

Ketiga papar Edi, Flores adalah pulau kecil, dan tidak cocok untuk ditambang.

Keempat, Viktor Laiskodat ketika kampanye merebut kursi Gubernur NTT dan awal-awal kepemimpinannya telah berjanji untuk tidak akan mengeluarkan izin pertambangan di provinsi itu.

“Ingat, janji adalah utang. Jangan bohongi masyarakat,” katanya.

Baca: Didemo Penolak Tambang, Pengamat: Gubernur Cenderung Ambil Langkah Aman

Ia menambahkan, saat ini pasokan bahan baku semen di Indonesia melebihi kapasitas.

Sebab itu, Edi menilai aksi mahasiswa yang menolak rencana pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping tidak berlebihan. Apalagi Gereja Katolik Manggarai Raya dalam hal ini Keuskupan Ruteng menolak juga rencana itu.

Salah satu Polisi Air mendorong aktivis mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di Reo, Rabu (24/06/2020)

Dijelaskannya, dalam konteks politik terutama dalam arti membebaskan masyarakat dari kemiskinan, dari tipu pemodal dan penguasa, dan menyelamatkan lingkungan hidup, Gereja tentu saja boleh berpolitik.

“Politik dalam arti yang suci. Politik dalam arti permainan kotor, tipu sana-sini, tentu Gereja tidak boleh. Melawan politik kotor tentu politik suci. Jadi politik suci versus politik kotor,” pintanya.

Ia juga mengaku salut dengan Gubernur Viktor yang bertemu Uskup Ruteng Mgr. Siprianus Hormat, Pr.

Di balik pertemuan itu, Edi berharap Gubernur Viktor mendengar dan melaksanakan imbauan Uskup Ruteng agar rencana tersebut dibatalkan.

Edi pun optimistis Gubernur Viktor mampu mendengar dan melaksanakan desakan mahasiswa agar rencana tersebut tidak dilaksanakan.

Semestinya, kata dia, Pemprov dan seluruh Bupati di NTT segera memulai membangun industri hilir produk pertanian seperti kopi, coklat, jambu mete, jagung dan tanaman perkebunan lainnya. Bukan industri hilir semen yang merusak lingkungan hidup.

Ia juga meminta kepada mahasiswa untuk teruslah berdiskusi dan berjuang.

“Didiklah masyarakat dengan berorganisasi, dan didiklah penguasa yang tidak visioner, malas, bodoh dan bersengkongkol dengan pemodal jahat dengan perlawanan!” tegasnya.

Meski tak mau menemui para demonstran, namun sebelumnya Gubernur Viktor menyatakan, pihaknya akan menghitung secara cermat di balik rencana penambangan batu gamping dan pabrik semen di Manggarai Timur (Matim).

Baca: Soal Tambang di Matim, Gubernur Bakal Hitung Secara Cermat

Hitungan cermat itu, tegas dia, tentu saja dengan melihat hal-hal yang menguntungkan Provinsi NTT. Jika memang menguntungkan, kata dia, maka itu yang dipilihnya sebagai Gubernur NTT.

“Saya pikir itu yang saya ambil sebagai Gubernur. Kita akan putuskan, mana yang secara lebih untuk perbaikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan,” kata Gubernur Viktor saat diwawancarai awak media di Aula Missio Unika St. Paulus Ruteng, Kabupaten Manggarai, Selasa (23/06/2020) sore.

Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba