Salah seorang siswi di Desa Likanaka, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, NTT saat sedang melintasi hutan untuk pergi ke sekolah karena jauh dari pemukiman (Foto: Vikar Laka/VoxNtt.com)
alterntif text

Kupang, Vox NTT-DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menanggapi program Merdeka Belajar yang dicanangkan menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

Menurut GMNI, pendidikan di Indonesia tiap waktu selalu mengalami perubahan, mulai dari perubahan sistem pembelajaran, kurikulum, struktur organisasi hingga teknis pelaksanaan pendidikan.

Perubahan tersebut seyogianya mampu membuat pendidikan di Indonesia maju dengan pesat sesuai dengan program-program inovatif yang dilahirkan oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Lewat gerakan “Merdeka Belajar”, menteri Nadiem Makarim berupaya mengurai masalah-masalah yang kerap ditemukan di dunia pendidikan.

Program-program inovatif tersebut seperti halnya mengganti Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) dengan Asesmen, mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, serta mempersingkat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) nyatanya masih sebatas wacana.

Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bung Syam Firdaus Jafba

GMNI menilai, program Merdeka Belajar yang dicanangkan Nadiem, justru jauh dari hakikat kata Merdeka itu sendiri. Padahal di awal kepemimpinannya, publik mulai mengapresiasi ide dan gagasan tersebut dapat membuat dunia pendidikan di Indonesia mengarah kepada suatu pengembangan Sumber daya manusia yang berkarakter, unggul dan siap di tempatkan di lintas sektor manapun.

“Seruan Merdeka Belajar yang dipopulerkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sangat jauh dari arti merdeka yang sesungguhnya,” kata ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Bung Syam Firdaus Jafba dalam rilis yang diterima VoxNtt.com, Rabu 29 Juli 2020.

Menurut Syam, sejatinya kemerdekaan adalah melepas diri dari Penjajahan, Penindasan dan Belenggu yang menyiksa. Namun Merdeka Belajar ini tidak mempunyai konsep atau gagasan yang terukur dapat dijalankan di Indonesia.

Sehingga Merdeka Belajar terkesan berada di awang-awang tanpa ada satupun gerak material selama 7 bulan Kemendikbud dipimpin Nadiem Makarim.

Di dalam masa pandemi ini Merdeka Belajar itu pun semakin jauh, bahkan mengarah kepada Kediktatoran Digital yang memaksa peserta didik untuk menggantungkan dirinya kepada digitalisasi dengan tidak didukung oleh fasilitas yang ada.

“Program Nadiem Makarim yang ingin memajukan dunia Pendidikan terkesan mengecat langit namun lupa menapak bumi” imbuh syam.

Para siswa Sekolah Dasar Detupau, Wolowaru-Ende, NTT melintasi jalur longsor (Foto: Vickar Laka)

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Sekolah daring, Kuliah daring dan sebagainya yang menggunakan media digital dapat membuat Masyarakat Indonesia terjerumus kepada Kediktatoran Digital.

Sementara Menurut data Kominfo terdapat 12.548 Desa belum dapat Jaringan Internet maka tentu saja Sekolah Daring/Kuliah daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak Efektif karena tidak didukung dengan Fasiltas yang mumpuni.

Crew VoxNtt.com Kabupaten Manggarai, Pepy Kurniawan saat menemui Kristoforus dan Apolonia di rumahnya, di Desa Wae Renca, Kecamatan Cibal, Mangggarai, Senin (08/07/2019). Keluarga ini belum menikmati listrik dari negara. (Foto: Pepy/Vox NTTT).

Merdeka Belajar jauh dari semangatnya malah yang terjadi kapitalisme di dunia pendidikan yang semakin menjadi-jadi. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pun hanya akan menguntungkan pihak-pihak Provider.

“Seyogianya Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memikirkan solusi kongkrit bagaimana pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik agar sumber daya manusia unggul dapat benar-benar dapat terwujud di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Kemendikbud juga dapat bekerja sama dengan kementerian terkait lainnya dalam menyelesaikan persoalan Pendidikan di Indonesia khususnya terkati ketersediaan listrik dan jaringan internet gratis bagi peserta didik di tengah Pandemi Covid-19 saat ini. (VoN)