Kupang, Vox NTT- Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G.L Kalake mengatakan, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Provinsi NTT dalam kurun waktu 3 tahun terakhir angka stunting menunjukkan penurunan yang signfikan.
Ayodhia menyampaikan hal itu saat membuka pertemuan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Aula Fernandez Lantai 4 Kantor Gubernur NTT, Rabu (20/09/2023).
Ia menjabarkan, angka stunting pada tahun 2019 sebesar 43 persen, turun menjadi 37,8 persen di tahun 2021 dan di tahun 2022 turun menjadi 35,3 persen.
Data riil melalui pelaksanaan operasi timbang selama kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan dengan metode e-PPGBM (elektronik- Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) juga menunjukkan bahwa prosentase stunting terus mengalami penurunan yang signifikan dengan cakupan jumlah balita yang ditimbang rata-rata mengalami peningkatan 10,2 persen setiap tahun.
Statistiknya menunjukan, pada tahun 2018 sebesar 37,6 persen dan saat ini sudah mencapai 98,6 persen jumlah balita yang ditimbang.
Ayodhia menambahkan, berdasarkan e-PPGBM, stunting di NTT pada 2018 sebesar 35,4 persen, turun menjadi 30,0 persen tahun 2019, dan menjadi 24,2 persen pada tahun 2020.
Kemudian pada tahun 2021 turun lagi menjadi 20,9 persen dan tahun 2022 menjadi 17,7 persen.
Tahun 2023 prosentase stunting di NTT tinggal 15,2 persen atau secara absolut ada sebanyak 63.811 anak stunting di NTT yang perlu mendapat perhatian penanganan segera.
Karena itu, Ayodhia meminta agar semua bupati/wali kota di NTT untuk mendorong peningkatan jumlah Kecamatan Rawan Pangan menjadi Kecamatan Tahan Pangan di wilayah masing-masing.
“Sehingga masalah ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga khususnya dan kabupaten/kota pada umumnya dapat dijaga kestabilannya (food security and vulnerability). Ketersediaan pangan baik itu jenis pangan, distribusi, frekuensi/durasi, dan sasaran anak yang tepat harus sungguh diperhatikan,” imbuh Ayodhia, sebagaimana dilansir dalam siaran pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT Alfonsus Theodorus mengatakan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkomitmen untuk percepatan penurunan stunting dengan target turun hingga 10 persen.
“Tentu saja dengan target yang ada saat ini maka para bupati dan wali kota dalam rencana kerja melalui RKPD yang ada, harus membuat skenario secara objektif,” jelas Alfonsus.