Kupang, VoxNTT.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena menggelar pertemuan bersama Bupati Kupang Yosep Lede dan Bupati Timor Tengah Selatan Eduard Markus Lioe di Aula SPBE Sonbai III, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Jumat, 17 April 2026.
Pertemuan yang diinisiasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTT itu menghadirkan seluruh pemilik SIUP tambang galian C yang beroperasi di kawasan Sungai Noelmina, para kepala desa, serta masyarakat sekitar. Agenda utama rapat ialah menata aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi semua pihak.
Pada kesempatan itu, Melki menegaskan kehadirannya untuk memastikan tata kelola tambang dilakukan secara benar sesuai ketentuan hukum.
“Saya datang untuk memastikan Pasal 33. Saya ingin memastikan kota mesti menjalani UU dengan benar,” katanya.
Di hadapan pengusaha tambang dan warga, Melki memaparkan lima isu krusial yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan tambang galian C di Noelmina.
Isu pertama ialah teknis pelaksanaan kegiatan pertambangan. Menurut dia, operasional tambang harus dijalankan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Isu kedua berkaitan dengan lingkungan. Pemerintah, kata Melki, ingin memastikan dampak tambang dapat dikendalikan dan kawasan yang dieksploitasi dipulihkan kembali.
“Kita harus memastikan lingkungan diurus dengan baik. Lokasi tambang galian C harus bisa silahkan relokasi kembali,” ujarnya.
Isu ketiga menyangkut pembagian hasil. Menurut Melki, tambang galian C di bantaran Sungai Noelmina harus diatur secara adil dan merata, baik untuk pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pengusaha, maupun masyarakat sekitar.
“Untuk kabupaten bagi hasilnya berapa lalu pemerintah provinsi, penguasa dan juga masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai skema bagi hasil ke depan perlu dirumuskan lebih baik agar seluruh pihak memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.
Isu keempat adalah kewajiban kontribusi sosial perusahaan atau CSAR. Menurut dia, perusahaan wajib menyetor 2 hingga 3 persen untuk program tersebut.
“Harus dipastikan masyarakat sekitar lokasi tambang merasakan manfaat,” pungkasnya.
Adapun isu kelima ialah menjamin keamanan aktivitas pertambangan. Melki menilai persoalan bagi hasil menjadi salah satu sumber utama potensi konflik apabila tidak dihitung secara cermat.
“Salah satu isu yang utama di Noelmina adalah bagi hasil. Kalau tidak hitung baik baik maka yang untung pengusaha yang bonyok pemerintah dan masyarkat,” tegas Gubernur Melki.
Ia menambahkan, dana CSAR juga diberikan kepada masyarakat, polisi, dan TNI yang ikut menjaga keamanan di lokasi tambang.
Bupati Timor Tengah Selatan Eduard Lioe seusai rapat mengatakan langkah gubernur mengambil alih pembahasan tersebut sudah tepat karena persoalan tambang melibatkan wilayah lintas kabupaten.
Menurut dia, keputusan yang dihasilkan tidak boleh merugikan salah satu pihak.
“Terkait keamanan harus dibahas secara baik karena tidak boleh menciptakan bencana. Soal bagi hasil yah minimal jangan sampai satu kabupaten dirugikan karena ini daerah perbatasan,” katanya.
Setelah sesi penyampaian pandangan, rapat dilanjutkan dengan pembahasan teknis mengenai skema pembagian hasil antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Pertemuan itu dipimpin langsung Kepala Dinas ESDM NTT Viktor Manek.
Penulis: Ronis Natom