Kupang, VoxNTT.com – Kuasa hukum Gama Ferroh, Ferdy Maktaen dan Leo Lata Open, mendesak Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan akun TikTok “Lika Liku”.
Mereka bahkan memberikan tenggat waktu 2×24 jam kepada penyidik untuk mengambil langkah hukum yang tegas dan memberikan kepastian dalam penanganan perkara tersebut.
Desakan tersebut disampaikan dalam keterangan kepada wartawan pada Minggu, 7 Juni 2026. Menurut Ferdy Maktaen, kliennya saat ini merasa menjadi korban kriminalisasi dalam perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Ferdy mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti yang menunjukkan adanya indikasi keterlibatan pihak lain dalam dugaan pemerasan melalui akun TikTok tersebut.
“Kami melihat ini sebagai upaya kriminalisasi terhadap klien kami. Ada komunikasi melalui akun TikTok, ada transfer uang, dan juga ada nomor telepon yang diberikan kepada korban. Ini bukan asumsi, tetapi berdasarkan data yang kami miliki,” tegas Ferdy.
Ia menjelaskan, hasil penelusuran yang dilakukan telah mengidentifikasi nomor telepon yang diberikan kepada korban. Pemilik nomor tersebut, kata dia, juga telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Namun hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
“Kami mempertanyakan kenapa sampai hari ini belum ada penetapan tersangka, padahal bukti-bukti yang ada sudah jelas. Jangan sampai ada dugaan kedekatan dengan oknum tertentu yang kemudian menghambat proses hukum,” ujarnya.
Selain mendesak penetapan tersangka, tim kuasa hukum juga meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan internal terhadap penyidik yang menangani perkara tersebut.
Mereka menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan kasus, mulai dari penangkapan, penggeledahan hingga penyitaan yang diduga tidak dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Leo Lata Open mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta penjelasan resmi dari Polda NTT mengenai dasar hukum penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tersebut. Namun, hingga saat ini permintaan itu belum memperoleh jawaban.
“Proses hukum harus transparan. Kalau tidak, ini akan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Kami juga melihat ada indikasi keterlibatan pihak lain yang justru belum tersentuh hukum,” katanya.
Menurut kuasa hukum, ketidakjelasan status hukum dalam perkara tersebut telah menimbulkan tekanan sosial terhadap klien mereka. Karena itu, mereka meminta aparat penegak hukum segera memberikan kepastian hukum terkait pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.
“Kami minta dalam waktu 2×24 jam Polda NTT segera menetapkan siapa tersangkanya, apakah pelaku pemerasan atau pihak yang diduga sebagai admin. Ini penting agar tidak terjadi pembiaran,” tegasnya.
Mereka juga mengingatkan agar proses penegakan hukum dilakukan secara objektif dan profesional tanpa adanya perlindungan terhadap pihak tertentu.
“Jangan karena kepentingan orang dalam, lalu institusi dikorbankan. Kami ingin penegakan hukum yang objektif dan profesional,” pungkasnya.
Penulis: Ronis Natom