Oleh: Sakti Kusumah
Penggemar berat sepak bola
Piala Dunia selalu memiliki cara ajaib menyatukan manusia melampaui sekat-sekat identitas primordial, menawarkan jeda sejenakdari rutinitas yang melelahkan. Sepak bola, bagi saya dan banyak pecintanya, bukan sekadar hiburan, melainkan ruang katarsis kolektif, bahasa universal yang mampu menjembatani perbedaan ideologi, kelas sosial, dan semestinya juga perbedaan geografis dalam tubuh bangsa ini. Namun, beberapa waktu terakhir, saya cukup terusik gegara sebuah kalimat kalimat viral menyeruak lewat fyp di linimasa media sosial, membawa narasi yang berbunyi kira-kira demikian: “Orang Indonesia Barat sibuk demo pemerintah, orang Indonesia Timur sibuk pawai Piala Dunia.”
Di permukaan, kalimat ini mungkin tampak sebagai gurauan satire, sekadar kontras kultural yang sering muncul ketika demam empat tahunan itu melanda. Namun, jika kita telaah lebih dalam dengan kacamata sosial-politik yang jernih, narasi ini bukan sekadar kelakar tak bersalah. Ia adalah cermin retak yang memantulkan cara berpikir amat dangkal, ahistoris, dan gagal total dalam memahami kegelisahan sistemik yang sedang mencengkeram republik ini. Sebagai seorang penggemar sepak bola yang juga menaruh perhatian mendalam pada isu-isu sosial yang diperjuangkan oleh gerakan mahasiswa di jalanan, saya merasa narasi ini perlu dibongkar hingga ke akarnya.
Membongkar Dikotomi Sesat
Pertama-tama, narasi di atas membangun sebuah dikotomi palsu yang amat problematis: “Indonesia Barat” yang politis dan gaduh berhadapan dengan “Indonesia Timur” yang apolitis dan bersuka cita. Framing semacam ini, secara sadar atau tidak, mengoperasikan logika simplistik yang menempatkan dua aktivitas warga negara bersepakat bola dan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai dua hal yang saling bertentangan dan terpisahkan oleh garis imajiner kewilayahan.
Padahal, jika kita membuka catatan sejarah gerakan sosial di Indonesia, tidak ada sekat geografis yang membelah kesadaran politik warga negara sedemikian rupa. Demonstrasi mahasiswa yang mengguncang rezim Orde Baru pada 1998, misalnya, tidak hanya terjadi di Jakarta atau kota-kota di Pulau Jawa. Makassar, Manado, dan berbagai kota di kawasan timur Indonesia juga menjadi panggung perlawanan yang tak kalah heroiknya. Tragedi Trisakti memang menjadi simbol, tetapi darah dan air mata juga menetes di kampus-kampus di luar Jawa. Menghapus memori kolektif ini adalah bentuk pengkhianatan intelektual terhadap sejarah perjuangan bangsa.
Lebih jauh, narasi viral itu juga gagal memahami bahwa partisipasi politik warga negara tidak melulu berwujud demonstrasi jalanan. Pawai menyambut Piala Dunia, dengan segala atribut dan euforianya, adalah bentuk partisipasi kultural yang sah. Yang keliru adalah ketika partisipasi kultural itu dipertentangkan dengan partisipasi politik, seolah-olah keduanya berada dalam spektrum yang saling meniadakan. Bukankah keduanya adalah ekspresi menjadi warga negara yang merdeka? Bukankah hak untuk bersorak dan hak untuk bersuara sama-sama dijamin oleh konstitusi?
Membaca Ulang Kegelisahan Sistemik
Untuk memahami mengapa mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan, kita perlu membaca situasi dengan lebih jernih. Demonstrasi yang terjadi belakangan ini bukanlah sekadar “kesibukan” sebagaimana diimplikasikan oleh narasi viral. Ia adalah respons rasional terhadap kegelisahan sistemik yang menggunung: pelemahan institusi penegak hukum, pembusukan demokrasi elektoral, korupsi yang terus menggurita, pembangunan yang mengabaikan keadilan ekologis, hingga ketimpangan ekonomi yang semakin menganga.
Ini bukanlah perkara “orang Indonesia Barat” yang hobi berdemo. Kegelisahan ini dirasakan oleh seluruh anak bangsa, termasuk mereka yang tinggal di wilayah timur Indonesia. Papua, misalnya, adalah luka menganga yang terus berdarah akibat ketidakadilan struktural selama puluhan tahun. Nusa Tenggara Timur masih bergulat dengan kemiskinan struktural yang tak kunjung usai. Maluku dan Sulawesi menyimpan cerita-cerita tentang eksploitasi sumber daya alam yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Apakah mereka yang tinggal di wilayah-wilayah ini tidak memiliki alasan untuk berdemonstrasi? Apakah pawai Piala Dunia menandakan bahwa mereka menerima begitu saja ketidakadilan yang mereka alami?
Pertanyaan-pertanyaan retoris ini membawa kita pada kesimpulan bahwa narasi viral itu bukan hanya dangkal, tetapi juga tendensius. Ia berusaha menciptakan ilusi bahwa ada bagian dari bangsa ini yang “baik-baik saja” dan tidak perlu ikut campur dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Ia adalah bentuk divide et impera gaya baru yang bekerja melalui penyebaran konten viral di media sosial memecah solidaritas dengan menciptakan kategori-kategori buatan yang tidak berdasar pada realitas sosiologis.
Menolak Dikotomi, Merangkul Kompleksitas
Sebagai penggemar sepak bola, saya tahu persis bahwa olahraga ini mengajarkan kita tentang kompleksitas. Di atas lapangan hijau, tidak ada pertandingan yang bisa direduksi menjadi hitam-putih. Sebuah tim bisa menyerang dan bertahan sekaligus, seorang pemain bisa menjadi pahlawan dan pecundang dalam pertandingan yang sama. Sepak bola mengajarkan bahwa realitas selalu lebih rumit daripada narasi-narasi simplistik yang berusaha memetak-metakkannya.
Begitu pula dengan realitas bangsa ini. Kita tidak perlu memilih antara “demo” dan “pawai bola”. Kita bisa menjadi warga negara yang merayakan keindahan sepak bola, sekaligus warga negara yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Keduanya bukanlah kontradiksi; melainkan dua dimensi dari kewarganegaraan yang utuh. Justru di titik inilah letak ancaman sesungguhnya: ketika rakyat berhenti bersorak karena terlalu lelah berjuang, atau sebaliknya, ketika rakyat berhenti berjuang karena terlalu asyik bersorak.
Demokrasi yang sehat membutuhkan keduanya. Ia membutuhkan ruang-ruang kegembiraan kolektif seperti pawai Piala Dunia, yang mengingatkan kita bahwa menjadi bangsa adalah juga tentang berbagi kebahagiaan. Namun, ia juga membutuhkan keberanian untuk turun ke jalan ketika kebijakan negara menyimpang dari amanat konstitusi. Keduanya adalah sisi dari mata uang yang sama: kedaulatan rakyat.
Sebuah Ajakan Reflektif
Kepada mereka yang menyebarkan narasi dikotomis semacam ini, saya ingin menyampaikan sebuah ajakan sederhana: berhentilah memecah belah rakyat dengan logika-logika murahan. Bangsa ini sudah cukup terluka oleh polarisasi politik yang tak berkesudahan. Jangan tambahkan luka baru dengan menciptakan sekat-sekat imajiner antara “Indonesia Barat” dan “Indonesia Timur”, antara “yang berdemo” dan “yang berpawai bola”.
Kepada sesama penggemar sepak bola di seluruh penjuru negeri, saya titipkan pesan: teruslah bersorak, karena kegembiraan adalah hak kita sebagai manusia. Namun, jangan biarkan sorak-sorai itu membungkam nurani kita terhadap ketidakadilan. Sepak bola mengajarkan kita tentang solidaritas, kerja sama, dan keberanian untuk terus berjuang meski tertinggal gol. Nilai-nilai ini, jika kita bawa keluar dari stadion, bisa menjadi modal kultural yang luar biasa untuk memperkuat demokrasi kita.
Pada akhirnya, Indonesia tidak terkotak-kotak oleh zona waktu atau letak geografis. Ia adalah satu badan yang merasakan sakit yang sama, merayakan kemenangan yang sama, dan semestinya berjuang untuk keadilan yang sama. Jangan biarkan narasi viral yang dangkal menggadaikan kompleksitas itu demi beberapa likes dan retweets. Sebab sebagaimana dalam sepak bola, dalam berbangsa pun, kemenangan sejati hanya bisa diraih ketika kita bermain sebagai satu tim yang utuh, saling memahami, dan menolak untuk dipecah belah.