Kupang, VoxNTT.com – Dalam dua hari terakhir, kasus dugaan keracunan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyita perhatian publik.
Setelah insiden yang menimpa sejumlah siswa di SMP Negeri 8 Kota Kupang, kini puluhan siswa SMA di Tambolaka, Sumba Barat Daya, juga dilaporkan mengalami gejala serupa dan harus dilarikan ke rumah sakit.
Menanggapi fenomena ini, Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Partai HANURA, Sheline Lana, angkat bicara.
Legislator yang duduk di Komisi Pendidikan ini menyampaikan keprihatinannya yang mendalam terhadap kejadian tersebut dan menekankan pentingnya pengusutan tuntas terhadap insiden ini.
“Kita meminta agar kasus ini dapat diusut sampai tuntas dan meminta supaya penyedia segera dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban,” tegas Sheline pada Kamis, 24 Juli 2025.
Ia juga menambahkan, “bila perlu izinnya dicabut jika ditemukan ada kesalahan dan pelanggaran.”
Sheline menilai, evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG menjadi langkah yang mendesak.
Ia mengungkapkan adanya sejumlah sekolah yang mulai menolak program tersebut akibat kekhawatiran akan keselamatan siswa.
Menurutnya, meskipun MBG merupakan program nasional, beberapa sekolah enggan menerimanya karena trauma terhadap kasus keracunan yang terjadi.
Ia menilai hal ini sebagai dampak langsung dari lemahnya pengawasan terhadap mutu makanan.
“Oleh karena itu evaluasi harus cepat dilakukan dengan mengajak semua pihak untuk duduk bersama, sehingga ke depannya program MBG ini dapat berjalan lebih baik lagi tanpa ada kasus keracunan lagi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sheline menekankan, pelaksanaan MBG tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata.
Ia mengingatkan agar nilai kemanusiaan tetap menjadi dasar utama dalam program ini.
“Oleh karena itu pelaksana program ini harus sejalan dengan semangat Presiden Prabowo dan mengerjakannya menggunakan hati nurani tidak hanya mencari keuntungan semata,” pungkasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memahami filosofi program MBG secara menyeluruh.
“MBG itu makan bergizi yang gratis bukan hanya sekadar makan gratis tanpa memperhatikan kecukupan gizi. Jangan melihatnya separuh-separuh,” ujarnya.
Sheline mengungkapkan bahwa sejak awal, dirinya telah menyuarakan perlunya evaluasi terhadap program ini. Bahkan pada tahun 2024, ia pernah menyatakan, pelaksanaan MBG harus disesuaikan dengan standar mutu dan sasaran yang tepat.
Ia menyoroti distribusi MBG ke sekolah-sekolah swasta besar dengan latar belakang ekonomi orang tua yang mencukupi, yang menurutnya tidak tepat sasaran.
“Ada sekolah-sekolah swasta besar dan ada latar belakang ekonomi orang tua yang cukup baik dimana hemat saya tidak perlu diberikan MBG. Karena kalau tidak maka kesannya kita seperti berupaya menggarami lautan yang sebenarnya tidak perlu digarami lagi,” katanya.
Sheline pun mengusulkan pendekatan baru dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, alangkah baiknya jika anggaran MBG diberikan kepada ibu rumah tangga untuk dikelola secara mandiri, sementara pihak sekolah hanya melakukan pengawasan terhadap mutu makanan yang dibawa oleh anak-anak.
Sheline berharap agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Ia mendorong peningkatan pengawasan serta inspeksi mendadak ke dapur-dapur penyedia MBG sebagai upaya pencegahan.
Ia berharap kasus keracunan MBG tidak terjadi di kemudian hari. Salah satu solusinya dengan meningkatkan pengawasan dan bila perlu dilakukan inpeksi secara mendadak di dapur-dapur penyedia MBG.
Menurutnya, setiap program pemerintah pusat harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar benar-benar bisa meringankan beban masyarakat, bukan malah menimbulkan masalah baru.
Penulis: Ronis Natom