Yogyakarta, VoxNTT.com – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman menegaskan, dinamika kepemimpinan internal partai politik (parpol) memegang peranan penting dalam menentukan kualitas demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, mekanisme regenerasi yang demokratis akan melahirkan pemimpin yang inklusif dan akuntabel.
Berbicara pada acara Sekolah Kepemimpinan Nasional (SKN) yang diikuti kader-kader Muhammadiyah di Balai Besar Pengembangan P4 Tk-Kaliurang, Yogyakarta, Benny menyampaikan era reformasi telah membuka peluang terbentuknya banyak parpol di Indonesia. Hal itu membuat fungsi dan peran parpol menjadi semakin strategis dalam sistem politik nasional.
Ia menekankan, parpol tidak hanya menjadi pilar demokrasi, tetapi juga memiliki kewenangan besar dalam proses politik, termasuk pengajuan calon presiden, wakil presiden, calon legislatif, dan calon kepala daerah pada setiap Pemilu.
“Dengan kewenangan tersebut, posisi parpol menjadi sangat penting dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara,” ujarnya pada Sabtu, 15 November 2025.
Benny menambahkan, besarnya peran parpol menjadikan tata kelola internal sebagai aspek yang tidak boleh diabaikan. Stabilitas organisasi, proses kaderisasi, serta kemandirian parpol, menurutnya, merupakan syarat utama bagi terbangunnya kualitas demokrasi.
Ia menegaskan, pembenahan internal parpol adalah fondasi utama dalam memperkuat sistem politik nasional.
Dalam pemaparannya, Benny juga menyoroti keunggulan Partai Demokrat. Pertama, ia menilai figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai magnet elektoral yang mampu menarik dukungan lintas kelompok sosial.
Kedua, posisi ideologis partai yang berada di tengah dan inklusif, serta citra modern dan profesional, dinilai semakin memperkuat daya tarik Demokrat di mata publik.
Keunggulan ketiga, lanjutnya, adalah keterbukaan Partai Demokrat terhadap kalangan profesional dan pemuda, serta komitmen pada isu lingkungan hidup dan keadilan gender, yang membuat partai tetap relevan dengan tuntutan demokrasi kontemporer.
Keempat, pola regenerasi terstruktur dan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif dinilai mampu memperkuat legitimasi kepemimpinan sekaligus memastikan kesinambungan visi partai.
“Dinamika kepemimpinan di Partai Demokrat menunjukkan adaptabilitas organisasi yang memungkinkan partai merespons perubahan politik secara cepat dan terukur berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi internal,” ungkapnya.
Sementara itu, penyelenggara program SKN, Muhammad Busyro Muqoddas, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mencetak calon pemimpin nasional dari kalangan Muhammadiyah.
“Tujuan sekolah kepemimpinan nasional adalah membentuk kader-kader Muhammadiyah yang siap menjadi pemimpin Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2010 itu.
Sebagai informasi, program SKN diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kegiatan ini berlangsung pada 10–23 November 2025 dan diikuti sekitar 138 kader dengan tema “Mewujudkan Para Pemimpin dan Politisi Bangsa yang Beradab untuk Indonesia Berkemajuan.”
Penulis: Herry Mandela