Ruteng, VoxNTT.com – Proyek pengerjaan Lapisan Penetrasi (Lapen) jalur Bengkang – Lidang – Ling, Desa Compang Ndehes, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) dibongkar warga.
Aksi pembongkaran itu terekam dalam video 1 menit 8 detik yang diperoleh VoxNtt.com, Selasa, 16 Desember 2025, dari unggahan alamat facebook, Bony.
Video tersebut mempertontonkan tangan seorang warga yang mencongkel lapen dengan mudah hingga terkelupas, diduga pengerjaan yang asal-asalan dan berkualitas buruk.
Titik paling terparah yang dibongkar warga itu berlokasi di jalur Lidang menuju Ling.
Pagu dan kalender kerja proyek tersebut belum diketahui secara pasti. Informasi yang diperoleh VoxNtt.com, proyek rehabilitasi itu diduga dikerjakan oleh seorang Kepala Desa di Kecamatan Wae Ri’i.
Menurut keterangan Bony selaku pemilik unggahan, proyek itu berkualitas buruk, baru seumur jagung dikerjakan lapennya sudah retak, terkupas dan mudah dicungkil pakai tangan.
Ia menduga penggunaan suhu panas aspal tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan lapen.
“Kualitasnya buruk sekali. Saya menduga suhu panas aspal waktu penyiraman tidak sesuai standar, daya rekat dengan batu pecah tidak lengket, sehingga ini belum bisa dikatakan sesuai spesifikasi,” kata mantan Anggota DPRD Manggarai itu.
Ia berharap lembaga penegak hukum menelusuri pengerjaan proyek yang diduga tak sesuai standar spesifikasi itu karena sudah berakibat pada kerugian keuangan negara.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Citra Ayu Purwarini saat dikonfirmasi VoxNtt.com mengaku sudah turun langsung ke lokasi untuk mengecek proyek lapen yang dibongkar warga.
Citra bilang, proyek itu belum PHO dan masih dalam tahap pengerjaan.
Pihaknya juga sudah memerintahkan kontraktor untuk memperbaiki kembali lapen yang terkelupas itu.
“Kami sudah ke lokasi, langsung perbaik tadi, karena memang proyeknya masih pelaksanaan di lapangan,” kata Citra menjawab VoxNtt.com melalui pesan singkat.
Persoalan tersebut pun mendapat tanggapan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai, Dedy Ongkor.
Menurut dia, persoalan proyek lapen Bengkang-Lidang itu tidak semestinya menyalahi kontraktor.
Kondisi cuaca yang kurang bersahabat harusnya jadi pertimbangan semua pihak.
Untuk itu, ia memberi masukan ke pemerintah agar ke depan kebijakan waktu pelelangan proyek bisa dikakukan sebelum musim hujan.
Sebab, kata Dedy, penentuan jadwal pelaksanaan proyek di musim hujan sangat mempengaruhi kualitas pengerjaan.
Untuk meminimalisasi potensi kerusakan, pemerintah harus memajukan jadwal pelelangan dan pengerjaanya.
Ia mengaku sudah pernah memberi masukan ini ke pemerintah sewaktu rapat paripurna bersama bupati.
“Kami dari demokrat sudah pernah sampaikan ini ke pemerintah agar proses pelelangan proyek khususnya proyek fisik harus dimajukan sebelum musim hujan,” kata Dedy saat ditemui VoxNtt.com, Selasa siang.
Dalam konteks persoalan pengerjaan lapen di Kampung Lidang, menurutnya, hal itu hanya persoalan daya rekat aspal yang dipengaruhi oleh musim hujan.
Hujan turun membasahi lapen yang baru dikerjakan sehingga berdampak pada daya rekat aspal, mudah sekali untuk terkelupas.
“Dampaknya ke situ, daya rekat aspal di batu yang sudah kena air hujan agak berat, susah. Begitu sudah risikonya kalau kerja musim hujan, semua proyek pasti mengalami kendala akibat faktor cuaca di akhir tahun,” ungkap Dedy.
Ia berharap masukan ini mendapat respons baik dari pemerintah agar tahun depan jadwal pelelangannya dilakukan sebelum musim hujan, sehingga saat musim hujan masyarakat sudah bisa menikmati hasilnya.
“Pokoknya tahun depan kami minta pemerintah agar proses tendernya secepatnya mulai bulan Mei bersamaan dengan perencanaan jangka waktu kerja 120 hari, sehingga target waktu bulan Juli sampai Oktober kita sudah bisa action,” ungkap Dedy.
“Selama ini proses pelelangan dan tendernya mulai bulan Juli dan Agustus sehingga banyak pekerjaan yang kurang berhasil karena rentan waktu kalender kerjanya dibuat sampai musim hujan Desember. Kasihan kontraktor yang jadi korban,” tambah Dedy.
Kebijakan memajukan jadwal waktu pelelangan proyek ini sangat penting, selain meminimalisasi dampak buruk juga membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Hadirnya proyek-proyek itu, kata Dedy, bisa menciptakan efek positif perputaran ekonomi di masyarakat.
“Dampaknya baik untuk pertumbuhan ekonomi kalau proyek ini cepat dikerjakan, artinya uang APBD yang turun bisa dimanfaatkan langsung oleh para pekerja proyek, para pemasak, para penjual material, para peminjam alat dan lain sebagainya,” pungkas Dedy.
Dedy juga menekankan pentingnya pengawasan Dinas PUPR melalui PPK dan Konsultan agar proses pengerjaan proyek berjalan dengan baik.
Pengawasan bagi Dedy sangat penting, karena selain mengurangi risiko dampak pengerjaan bagi kontraktor, ia juga ingin agar kontraktor dan semua pihak yang terlibat di dalamnya tidak tersangkut masalah hukum di kemudian hari karena pekerjaan.
“Pengawasan itu penting, saya tidak mau mereka terlibat masalah hukum di kemudian hari,” tegas dia.
“Kurang lebih begitu masukan saya untuk pemerintah, semoga tahun 2026 ada kebijakan yang pas untuk para pekerja proyek,” tutupnya.
Penulis: Berto Davids