Ruteng, VoxNTT.com – Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PRKPP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,25 miliar untuk mendukung pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di 145 desa pada tahun anggaran 2026. Program ini menargetkan pembangunan 10 unit rumah di setiap desa.
“Total rumah yang dibangun mencapai 1.450 unit dan tersebar di seluruh desa wilayah Kabupaten Manggarai,” ungkap Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Manggarai, Yustinus M. Nanga, saat ditemui wartawan, pada Selasa, 6 Januari 2025.
Yustinus berkata, pembangunan Rumah Layak Huni menjadi salah satu program prioritas Dinas PRKPP pada tahun anggaran 2026.
“Di tahun 2025, kita tidak ada tunggakan program. Nah, untuk tahun ini, kita siapkan anggarannya Rp7,25 M, tinggal kita menunggu nanti dari provinsi, kemudian skema juknisnya nanti seperti apa kita menunggu itu untuk operasionalnya,” pungkasnya.
Ia menjelaskan, program tersebut menyasar rumah-rumah warga yang tidak layak huni dengan skema kolaboratif antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa.
“Nah, untuk Kabupaten Manggarai ini kita sudah hitung, dengan titik sasarannya 10 rumah tidak layak huni yang mau dibangun jadi rumah layak huni itu, 10 rumah per-desa, sehingga kalau dikali dengan 145 desa ya dapatnya 1450 rumah,” kata Yustinus.
Dalam skema pembiayaan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten masing-masing mengalokasikan Rp5 juta per unit, sementara pemerintah desa mengalokasikan Rp10 juta per unit, sehingga total dana stimulan mencapai Rp20 juta per rumah.
Menurut Yustinus, bantuan pembangunan rumah bersifat stimulan, sehingga kebutuhan biaya di luar bantuan tersebut menjadi tanggung jawab penerima melalui swadaya. Adapun model rumah yang dibangun berukuran standar 6 x 6 meter.
“Dalam skemanya kan provinsi itu Rp5 juta, Kabupaten Rp5 juta dan desa 10 juta. Dana stimulan Rp 5 juta, kabupaten Rp5 juta dan desa Rp10 juta, bahwa di luar itu, kebutuhan untuk bangun rumah di luar itu swadaya dari si penerima,” cetusnya.
Terkait penetapan penerima bantuan, Yustinus menegaskan, data calon penerima bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah desa dapat mengusulkan calon penerima, namun data tersebut akan diverifikasi dan dilanjutkan dengan survei lapangan.
“Data warga yang akn mendapatkan bantuan rumah layak huni tersebut, bersumber dari DTSEN. Jadi bukan asal selera dikirim to! Bolehlah desa mengusulkan, nantikan kita lihat dulu, terekam di DTSEN atau tidak. Kalau dia terekam di situ ya, terus dilakukan survei dulu, lihat kelayakannya,” katanya.
Untuk kepastian realisasi, Dinas PRKPP Manggarai masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah provinsi. Setelah juknis diterbitkan, sosialisasi akan dilakukan hingga ke tingkat desa sebelum program dilaksanakan.
“Kita menunggu juknis dari tingkat provinsi nanti setelah itu kita sosialisasikan ke tingkat desa, setelah itu nanti sudah bisa berjalan, karena untuk kabupaten, penganggaran sudah siap. Kalau cepat itu turun berarti ya cepat juga kita berproses,” ucap Kadis Yustinus.
Ia menargetkan pelaksanaan program mulai direalisasikan pada Triwulan II atau Triwulan III, menyesuaikan dengan kesiapan regulasi dan teknis.
Selain itu, dua kelurahan di Kecamatan Langke Rembong, yakni Kelurahan Laci Carep dan Kelurahan Satar Tacik, juga memperoleh bantuan pembangunan Rumah Layak Huni dari keuangan Provinsi NTT.
Masing-masing kelurahan mendapatkan lima unit rumah dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit. Pelaksanaan bantuan tersebut direncanakan pada awal tahun, mengingat dana baru diterima pada akhir tahun anggaran sebelumnya dan belum tercatat dalam APBD 2026.
“Tapi kemarin belum bisa kita laksanakan karena memang uangnya masuk di akhir tahun, tapi eksekusinya di awal-awal tahun ini. Hanya tinggal kita konsultasikan dengan Badan Keuangan nanti mekanismenya seperti apa karena tidak tercatat juga di APBD 2026, karena kan uangnya masuk setelah penetapan ABPD kemarin.”
Yustinus berharap, apabila tidak ada hambatan, pembangunan 1.450 unit Rumah Layak Huni dapat direalisasikan secara optimal, bersamaan dengan pelaksanaan program prioritas lainnya, yakni pembangunan 300 titik Lampu Penerangan Jalan Umum.
Penulis: Isno Baco