Ruteng, VoxNTT.com – Sejumlah proyek di Desa Benteng Poco, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga gagal rampung pada akhir tahun 2025. Akibatnya, proyek tersebut masih terus dikerjakan kendati tahun anggaran telah berganti ke 2026.
Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Benteng Poco, Jefrianus Santur buka-bukaan soal kegagalan sejumlah proyek fisik ini pada akhir tahun 2025.
Ia berkata, tenggang waktu dan perencanaan sejumlah proyek itu sangat tidak realistis sehingga sampai akhir tahun 2025 tak kunjung selesai.
Jefri merinci, sejumlah proyek yang gagal rampung pada akhir 2025 itu di antaranya, dua unit duiker Wae Wejang 1 dan Wae Wejang 2 di Dusun Bung dengan anggaran Dana Desa senilai Rp141.000.000. Saat ini proyek duiker tersebut masih dikerjakan pada tahun anggaran 2026.
Selain proyek duiker, ada juga proyek pembangunan pagar tembok depan Kantor Desa Benteng Poco dan Depan BUMDes yang sampai tahun anggaran berganti belum selesai dikerjakan.
Proyek pagar tembok depan kantor desa menelan anggaran Dana Desa senilai Rp86.000.000, sementara proyek pagar tembok depan BUMDes senilai Rp17.000.000
“Dalam pengerjaan dua unit pagar tembok itu ada dua item yang belum selesai, yakni paving dan pagar besi, sampai saat ini mereka masih kerja,” ujar Jefri berbicara dengan VoxNtt.com, Kamis, 8 Januari 2026.
Ada juga proyek rehabilitasi air minum di Dusun Bea Lalang yang belum tuntas dikerjakan dengan anggaran Dana Desa senilai Rp37.000.000.
Meski fisiknya telah selesai, masih ada dua item proyek rehabilitasi air minum itu yang belum dikerjakan, yakni penutupan kran air minum pada masing-masing tugu dan jalur pembuangan.
“Proyek air minum itu dibangun di lahan warga tetapi pembuangannya sama sekali belum dikerjakan, warga juga pernah bersuara terkait ini tetapi tak direspons,” tutur Jefri.
Anggaran yang belum terserap sepanjang tahun 2025 dari keseluruhan proyek yang belum rampung itu kurang lebih berjumlah Rp281.000.000
Kades dan Bendahara Diduga Kelola Sendiri
BPD juga mencium bahwa seluruh proyek di Desa Benteng Poco diduga dikerjakan sendiri oleh Kepala Desa, Basilius Rahmat dan Bendahara, Bernabas Reb’a tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Tak hanya itu, Rencana Anggaran Biaya (RAB) juga diduga dibuat sendiri oleh Kepala Desa dan Bendahara tanpa melibatkan TPK
Padahal, menurut Jefri, keberadaan TPK sudah mempunyai dasar hukum yang jelas dan TPK sangat penting dilibatkan untuk memastikan semua program desa berjalan dengan baik.
Menanggapi itu, warga Kecamatan Wae Ri’i, Bony Sumardi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera menyelidiki Kepala Desa Benteng Poco dan Bendahara beserta sejumlah proyek yang belum rampung itu.
Ketidaktransparanan Kepala Desa dan Bendahara dalam mengelola proyek, menurut Bony, merupakan pelanggaran serius yang dapat menyebabkan kerugian negara, apalagi kalau mengelola proyek sendiri.
Mantan Anggota DPRD Manggarai ini juga menyuarakan terkait kejanggalan sejumlah proyek tahun 2025 yang masih dikerjakan pada tahun 2026.
Menurut dia, anggaran tahun 2025 sebenarnya harus sudah selesai, tidak boleh melewati tahun anggaran lain karena proses pencairan Dana Desa sangat bergantung dengan laporan progres lapangan.
“Saya pribadi merasa janggal karena anggaran 2025 sudah cair 100 persen tetapi proyek belum selesai,” ungkap Bony.
“Proses pencairan anggaran proyek itu prinsipnya sama, baik itu swakelola maupun kontraktual. Jadi dana desa itu wajib dipertanyakan,” ungkapnya lagi.
VoxNtt.com mencoba melakukan upaya konfirmasi dengan Kepala Desa Benteng Poco, Basilius Rahmat pada Rabu, 8 Januari 2026 sekitar pukul 13.35 Wita, tetapi pesan WhatsApp VoxNtt.com tak direspons meski berstatus terkirim.
Dua jam kemudian VoxNtt.com berusaha melakukan upaya konfirmasi melalui sambungan telepon, namun lagi-lagi Kepala Desa terpilih periode 2021 – 2027 itu tidak merespons meski ponselnya berdering.
Penulis: Berto Davids