Oleh: Rafael Lumintang
Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, Nusa Tenggara Timur
Ada satu ironi yang saya lihat sangat menyayat hati, suatu ironi yang perlahan tumbuh dalam lanskap kebijakan publik kita.
Negara tampil dengan wajah yang penuh kepedulian, menghadirkan program kesejahteraan yang secara moral tampak sangat mulia.
Tentu hal ini tidak asing lagi bagi kita, program makan bergizi gratis (MBG) digambarkan sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat.
Negara yang memastikan bahwa anak-anak tidak tumbuh dalam kelaparan, bahwa masa depan bangsa dimulai dari tubuh yang sehat dan perut yang terisi.
Sedikit demi sedikit kita melihat bahwa ironi yang kita bahas di sini menjadi makin terasa ketika kita mengkritisi realitas lain yang berkembang di berbagai daerah.
Di tengah ekspansi program sosial berskala raksasa, muncul pula wacana rasionalisasi aparatur negara di beberapa wilayah, termasuk di Nusa Tengara Timur, di mana ribuan pegawai pemerintah berstatus PPPK menghadapi ketidakpastian dalam hal ini.
Dikutip dari media Kata.do.id, Gubernur Nusa Tenggara Atau NTT Melki Laka Lena menyampaikan sekitar 9.000 pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berpotensi dirumahkan, terdampak kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.
PPPK merupakan ASN, merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kontrak atau jangka waktu tertentu, sedangkan PNS adalah pegawai tetap.
“Ini fakta regulasi. Toleransi lima tahun akan berakhir. Pahit memang, tapi harus dibuka dan dicari solusinya,” ujar Melki di Kupang, Kamis, 26 Februari 2026.
Melki pun tengah mengupayakan skema alternatif agar 9.000 PPPK NTT tetap bisa bekerja, walaupun terkena dampak regulasi tentang ketentuan batas belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.
Sementara di satu sisi, kalau kita dengan tajam mengkritisi program makan bergizi gratis (MBG), kita akan menemukan disparitas kebaikan bersama di dalamnya.
Dilansir dari media SumutPos, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kembali menuai kritik.
Anggota DPD RI asal Sumut, Pdt Penrad Siagian menyoroti sejumlah masalah serius dalam pelaksanaan program ini, mulai dari kualitas makanan yang tidak layak dikonsumsi, ketidaktepatan sasaran, hingga potensi korupsi akibat skema yang tidak tertib.
Skema massal seperti ini mengakibatkan sulit dilakukan pengawasan. Ada laporan makanan beracun, ada belatung, dan tidak layak dikonsumsi.
“Ini sangat memprihatinkan,” ujar Penrad Siagian dalam keterangannya, Kamis, 27 Februari 2025 malam.
Kritik itu bukan tanpa alasan. Kritikan itu disampaikan merespons beberapa kasus keracunan masal yang telah terjadi di sejumlah daerah, yakni pada Kamis, 6 Januari 2025, sebanyak 40 siswa di sekolah Dasar Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Hemat saya, negara tidak hanya dinilai dari niat baiknya, tetapi juga dari kemampuannya berpikir secara rasional dalam “menentukan prioritas.”
Negara yang bijaksana bukan sekadar negara yang terlihat dermawan, melainkan negara yang mampu menyeimbangkan antara ambisi kesejahteraan dan kapasitas institusionalnya sendiri.
Ketika keseimbangan itu mulai goyah, kebijakan yang mulia sekalipun berisiko menjelma “topeng paradoks.” Negara yang sibuk memberi makan, tetapi tanpa sadar mulai melupakan “akal sehatnya sendiri.”
Politik Sepiring Nasi dan Godaan Populisme Kebijakan
Dalam politik modern, simbol memiliki kekuatan yang luar bisa. Sepiring makanan bukan soal nutrisi, ia adalah simbol kepedulian negara.
Ia mudah dipahami oleh publik, mudah divisualisasikan, dan mudah menimbulkan simpati.
Dalam satu gambar sederhana, hemat saya anak-anak yang menerima makanan dari program negara, politik seolah menemukan legitimasi moralnya.
Namun, justru dalam konteks ini godaan populisme kebijakan mulai menunjukan taringnya yang ganas.
Politik seringkali lebih menyukai kebijakan yang terlihat daripada kebijakan yang bekerja.
Sepiring nasi dapat menghasilkan tepuk tangan. Tetapi reformasi institusi jarang menghasilkan sorotan kamera.
Padahal justru di ruang sunyi itulah masa depan kebijakan publik ditentukan.
Negara yang terlalu sibuk memproduksi kebijakan yang spektakuler beresiko mengabaikan fundamen yang membuat kebijakan itu dapat berjalan secara efektif.
Problemnya bukan pada program kesejahteraan itu sendiri, melainkan terletak pada cara negara menentukan prioritas.
Ketika kebijakan sosial yang besar diluncurkan tanpa perhitungan matang, manajemen distribusi, dan kekuatan institusional, negara sebenarnya sedang berjalan di atas tanah yang rapuh.
Dalam situasi seperti di atas, kebijakan yang dimaksudkan untuk menyejahterakan rakyat justru berpotensi menjadi sumber masalah baru bagi negara.
Rasionalitas yang Tergelincir
Fenomena yang berkembang di berbagai daerah menunjukan bahwa persoalan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan niat, tetapi juga dengan “rasionalitas perencanaan.”
Ketika pemerintah dalam hal ini mengahadapi tekanan “fiskal yang berat,” wacana pengurangan aparatur negara mulai muncul.
Ribuan pegawai yang kita bahas di atas menghadapi ketidakpastian, sementara pada saat yang sama negara memperluas berbagai program kesejahteraan raksasa yang membutuhkan anggaran yang tidak main-main besarnya.
Pertanyaan yang muncul kemudian di sini sangat sederhana, apakah negara telah menata prioritas kebijakannya secara rasional?
Lebih lanjut, program kesejahteraan membutuhkan aparatur yang bekerja, sistem distribusi yang rapi, pengawasan yang ketat, dan tentunya manajemen anggaran yang disiplin.
Tanpa itu semua, kebijakan sosial yang besar hanya akan menjadi proyek yang sulit dikendalikan.
Negara mungkin terlihat aktif di permukaan, tetapi secara “struktural justru kehilangan stabilitas.”
Sekali lagi, masalah terbesar dari kebijakan yang tidak rasional adalah dampaknya dalam jangka panjang.
Kebijakan yang tergesa-gesa sering menciptakan beban fiskal yang berat, konflik prioritas anggaran, dan ketidakpastian bagi institusi negara.
Dalam kondisi demikian, hemat saya, negara perlahan kehilangan kemampuan untuk mengelola dirinya secara efektif.
Keadilan sebagai Rasionalitas Negara
Dalam kerangka berpikir filsafat modern, gagasan tentang keadilan mendapatkan bentuk yang sistematis melalui pemikiran filsuf bernama John Rawls.
Rawls berpendapat bahwa keadilan tidak boleh dimengerti sekadar tindakan yang terlihat baik di permukaan saja.
Keadilan harus menjadi prinsip fundamental yang menata struktur dasar masyarakat, institusi, sistem ekonomi, dan kebijakan publik yang menentukan bagaimana sumber daya dan kesempatan didistribusikan.
Menurut Rawls, masyarakat yang adil tidak dibangun melalui tindakan “moral yang sporadis” melainkan sistem yang “mengutamakan rasionalitas dan juga konsisten.”
Ia menyebut pentingnya “struktur dasar masyarakat,” institusi-institusi yang menopang kehidupan publik secara kontinuitas.
Jika struktur dasar ini tumpul, maka hemat saya, kebijakan yang paling mulia sekali pun tidak akan mampu “menghasilkan keadilan yang stabil.”
Pada akhirnya, kerangka berpikir filosofis Rawls membeerikan pelajaran penting bagi kita.
Program kesejahteraan memang penting, tetapi ia harus lahir dari sistem yang rasional.
Negara tidak boleh hanya bertanya apa yang terlihat baik hari ini, tetapi juga apa yang masuk akal di “masa depan.”
Rawls sekali lagi menekankan bahwa keadilan menuntut “konsistensi.”
Negara tidak dapat mengklaim dirinya sebagai pelindung kesejahteraan rakyat jika pada saat yang sama ia “memperkosa stabilitas institusi yang menopang kebijakan publik.”
Memberi bantuan kepada masyarakat adalah tindakan yang baik, tetapi membangun sistem yang memastikan bantuan itu berjalan dengan adil dan berkelanjutan “jauh lebih penting.”