Oleh: Kosmas Mus Guntur
Aktivis dan Praktisi Hukum EMG LAW OFFICES
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip dasar dalam negara demokrasi yang menempatkan manusia sebagai subjek utama perlindungan hukum.
Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap HAM telah ditegaskan secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28A sampai 28J yang mengatur berbagai hak fundamental warga negara.
Selain itu, pengaturan HAM juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pembentukan lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala.
Kasus pelanggaran HAM terus bermunculan, sementara penyelesaiannya sering berjalan lambat atau bahkan berhenti di tengah jalan.
Situasi ini membuat penegakan HAM di Indonesia sering digambarkan seperti berada dalam sebuah “labirin kebijakan”—sebuah kondisi di mana regulasi tersedia, tetapi implementasinya tersendat oleh berbagai faktor politik, hukum, dan institusional.
Data pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa persoalan HAM masih menjadi fenomena yang terus berulang.
Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 5.301 pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM, dengan sekitar 2.753 kasus yang dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran substansial.
Sementara itu, pada tahun 2024 terdapat sekitar 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM yang masuk dalam pemantauan lembaga tersebut.
Institusi yang paling banyak diadukan dalam laporan HAM masih berasal dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.
Selain itu, pemerintah daerah dan korporasi juga sering dilaporkan dalam kasus konflik lahan dan sengketa agraria.
Dari sisi wilayah, daerah perkotaan seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara sering menjadi daerah dengan jumlah laporan tertinggi.
Jenis pelanggaran HAM yang paling dominan meliputi kekerasan oleh aparat, pelanggaran kebebasan berekspresi, konflik agraria, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan HAM tidak hanya terjadi dalam konteks politik besar, tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari.
Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia memiliki sejumlah kasus pelanggaran HAM yang hingga kini masih menjadi perdebatan publik.
Salah satu peristiwa penting adalah Tragedi Trisakti pada tahun 1998 yang menewaskan empat mahasiswa saat demonstrasi menuntut reformasi politik.
Peristiwa tersebut kemudian diikuti oleh Tragedi Semanggi I dan Tragedi Semanggi II, yang juga melibatkan penembakan terhadap demonstran oleh aparat keamanan.
Kasus lain yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan adalah Penghilangan Aktivis 1997–1998, di mana sejumlah aktivis prodemokrasi diculik menjelang runtuhnya rezim Orde Baru.
Selain itu, terdapat pula kasus pelanggaran HAM berat seperti Peristiwa Talangsari Lampung 1989, Peristiwa Wasior 2001, dan Peristiwa Wamena 2003 yang terjadi di wilayah Papua.
Keberadaan kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan HAM di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran masa lalu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana negara menegakkan keadilan bagi para korban.
Perspektif Hukum
Dalam kajian hukum, HAM sering dijelaskan melalui beberapa pendekatan teori. Salah satu teori yang berpengaruh adalah teori hukum alam yang dikemukakan oleh John Locke.
Locke berpendapat bahwa hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi hak-hak tersebut.
Pandangan lain dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui teori positivisme hukum. Menurut Kelsen, hukum harus dilihat sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis.
Dalam konteks HAM, hal ini berarti perlindungan hak asasi harus dijamin melalui peraturan hukum yang jelas dan mekanisme penegakan yang efektif.
Tanpa institusi hukum yang kuat, norma HAM hanya akan menjadi deklarasi tanpa kekuatan implementasi.
Sementara itu, ahli hukum Indonesia Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif menekankan bahwa hukum seharusnya berpihak pada kemanusiaan dan keadilan.
Menurutnya, hukum tidak boleh hanya terpaku pada prosedur formal, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.
Dalam konteks penegakan HAM, pendekatan progresif berarti negara harus berani mengambil langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, meskipun menghadapi hambatan politik atau birokrasi.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, yang menekankan bahwa negara hukum modern harus menjadikan perlindungan HAM sebagai pilar utama.
Menurutnya, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai kontrak sosial yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Labirin Kebijakan
Meski kerangka hukum mengenai HAM telah cukup lengkap, penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia sering kali berjalan lambat.
Salah satu penyebabnya adalah konflik kepentingan politik. Banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu melibatkan aktor negara atau aparat keamanan, sehingga proses hukum menjadi sensitif secara politik.
Faktor lain adalah lemahnya koordinasi antarlembaga. Dalam mekanisme hukum Indonesia, penyelidikan awal terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sementara proses penuntutan berada di bawah kewenangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Perbedaan kewenangan ini sering menyebabkan proses hukum terhenti di tahap penyelidikan tanpa berlanjut ke pengadilan.
Selain itu, pemerintah beberapa kali memilih pendekatan non-yudisial untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.
Pendekatan ini biasanya berupa rekonsiliasi, pemberian kompensasi kepada korban, atau pengakuan negara terhadap peristiwa pelanggaran HAM.
Meskipun langkah ini dianggap sebagai upaya penyelesaian, sebagian kalangan menilai bahwa pendekatan tersebut belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi para korban.
Agar penegakan HAM tidak terus terjebak dalam labirin kebijakan, diperlukan beberapa langkah strategis.
Pertama, memperkuat independensi lembaga HAM dan memastikan bahwa rekomendasi mereka memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas. Kedua, memperbaiki koordinasi antara lembaga penyelidik, penuntut, dan pengadilan agar proses hukum tidak terhenti di tengah jalan.
Ketiga, melakukan reformasi sektor keamanan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan prinsip HAM. Reformasi ini penting untuk mencegah terjadinya kekerasan berlebihan dalam penegakan hukum maupun penanganan demonstrasi.
Keempat, meningkatkan transparansi dalam penyelidikan kasus HAM. Keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum sekaligus mencegah terjadinya impunitas.
Menurut penulis penegakan HAM di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Meskipun berbagai regulasi telah disusun dan lembaga HAM telah dibentuk, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural.
Data pengaduan yang terus meningkat menunjukkan bahwa persoalan HAM belum sepenuhnya teratasi.
Tanpa komitmen politik yang kuat dan reformasi kelembagaan yang menyeluruh, penyelesaian kasus pelanggaran HAM akan terus berjalan di tempat.
Dalam kondisi tersebut, penegakan HAM di Indonesia berisiko terus berada dalam sebuah labirin kebijakan, di mana jalan menuju keadilan bagi para korban masih sulit ditemukan.
Namun dengan keberanian politik, reformasi hukum, serta komitmen terhadap nilai kemanusiaan, labirin tersebut bukan tidak mungkin dapat diurai menuju sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.