Borong, Vox NTT-Warga desa Mosi Ngaran, kecamatan Elar Selatan di daerah perbatasan Manggarai Timur (Matim) dan Ngada merasa dianaktirikan dari pembangunan.
Pembangunan itu,baik infrastruktur jalan, air minum, listrik, akses pendidikan, maupun kesehatan tampaknya belum diperhatikan serius oleh pemerintah.
Demikian disampaikan, warga desa Mosi Ngaran kecamatan Elar Selatan, Mikael Limbu ke hadapan anggota DPD RI Adianus Garu saat melakukan kunjungan kerja di desa tersebut baru-baru ini.
Dia mengaku warga di perbatasan selalu dianaktirikan dalam segala aspek pembangunan. Jalan, jembatan, air minum dan listrik masih seperti mimpi bagi warga Mosi Ngaran lantaran tak kunjung diperhatikan serius oleh pemerintah.
Karena merasa didiskriminasi, kata Mikael, tidak heran warga di desa perbatasan ingin bergabung dengan Kabupaten Ngada ketimbang Matim.
Sebab dari segi pembangunan menurut dia, Ngada jauh lebih baik dibandingkan kabupaten Matim.
Bahkan untuk ke Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada hanya membutuhkan waktu dua jam perjalanan. Tak jarang hasil pertanian warga dijual ke Bajawa.
Hal ini tentu berbanding terbalik, jika warga hendak ke Borong, ibu kota Matim yang harus membuntuhkan waktu 7-8 jam. Jika dipaksakan menjual hasil komoditi ke Borong, maka tentu saja membutuhkan biaya mahal hingga berpotensi inflasi.
Karena itu, Mikael meminta Andri Garu untuk memperjuangkan nasib mereka dari pemerataan pembangunan.
“Kami tidak pernah memintai lain cukup air, jalan dan listrik. Itu saja,” kata Mikael.
Menanggapi keluhan warga, Anggota DPD RI Andre Garu mengatakan keberadaan masyarakat perbatasan sebenarnya menjadi perhatian pertama dalam pembangunan.
“Semestinya pembangunan mulai dari pinggiran,” ujarnya.
Seharusnya pula kata dia, warga di perbatasan wajib mendapatkan hak dan pelayanan utuh seperti yang telah didapatkan oleh masyarakat kota.
Andre Garu menambahkan, pemerintah kabupaten Matim dan pemerintah provinsi NTT yang harus bertanggung jawab dan memberi perhatian lewat alokasi anggaran pembangunan untuk warga perbatasan tersebut.
Sehingga, sentuhan pembangunan itu dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa perbatasan.
Dia menjelaskan, program Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, membangun Indonesia mulai dari pinggiran seharusnya di tingkat kabupaten bisa menerjemahkannya.
Menurut dia, pilar ekonomi masyarakat pedesaan di perbatasan seperti di kecamatan Elar Selatan malah pembangunan jauh dari harapan masyarakat. (Nansianus Taris/AA/VoN)