Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»HEADLINE»Bangunan Rawat Inap Puskesmas Maunori Diduga Mubazir
HEADLINE

Bangunan Rawat Inap Puskesmas Maunori Diduga Mubazir

By Redaksi10 September 20172 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Bangunan Ruang Rawat Inap Puskemas Maunori
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Mbay, Vox NTT- Bangunan  Ruang Rawat Inap Puskemas Maunori, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo diduga mubazir.

Pasalnya, pembangunan yang dilakukan tahun anggaran  2016 oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Nagekeo itu hingga kini belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Disaksikan VoxNtt.com, Sabtu (9/9/2017) bangunan  yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 3 Miliar lebih tersebut masih sebatas kerangka bangunan saja. ‎Bahkan ada beberapa tembok sudah kelihatan retak-retak.

Ketua Komisi C DPRD Nagekeo, Marsianus Seke Beo menyatakan pembangunan Gedung Rawat Inap itu gagal dilaksanakan oleh rekanan.

Kegagalan itu kata dia, telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat dan merugikan keuangan negara.

Menurut Marsianus, Pemkab Nagekeo tidak melakukan tindakan atau langkah – langkah sesuai dengan surat perjanjian kontrak (SPK).  Mereka terkesan melakukan upaya pembiaran terhadap gagalnya proyek Ruang Rawat Inap Puskemas Maunori.

“Sebagai anggota dewan, kita meminta agar kasus ini dapat diproses secara hukum. Kita minta aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum seperti melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara hukum di Pengadilan agar bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku,” tegasnya ketika dikonfirmasi di gedung DPRD Nagekeo, Rabu, 5 September 2017 lalu.

Baca: Penegak Hukum Diminta Segera Selidiki Proyek Gedung Rawat Inap‎ Puskesmas Maunori

”Dewan tidak akan mentolerir kasus yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, “ kata Marsianus.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ruang Rawat Inap Puskemas Maunori, Rio Raring mengatakan, pihaknya sudah melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam dokumen kontrak.

Menurut dia, rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Karenya sebagai PPK proyek, pihaknya telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 10 Januari  2017.

Saat PHK kata Rio, kemajuan fisik baru mencapai 50 persen dan pencairan keuangan hanya 45 persen.

Dikatakan, rekanan yang mengerjakan proyek tersebut yakni PT Aliran Berkat Mandiri dari Kupang, ibu kota Provinsi NTT. (Arkadius Togo/AA/VoN)

Nagekeo
Previous ArticleDituduh Gelapkan Gaji Perangkat Desa, Ini Tanggapan Kades Rura
Next Article Museum Tenun Ikat dan Taman Bung Karno Ende Jadi Kawasan Ternak Kambing

Related Posts

JPIC OFM dan FORKASI Adukan Konflik Agraria Tonggurambang ke Komnas HAM

13 Juli 2026

Jelang Pelantikan Pejabat, Pemkab Nagekeo Bantah Isu Retaknya Hubungan Bupati dan Wakil Bupati

13 Juli 2026

Musda IV Partai Golkar Nagekeo, Jalan Mulus untuk Robby Tulus

5 Juli 2026
Terkini

Gubernur NTT Minta PMKRI Tetap Jadi Mitra Kritis Pemerintah

21 Juli 2026

Bupati Matim Dorong Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Manggarai Raya

20 Juli 2026

Bupati Manggarai Harap Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Daerah 3T

20 Juli 2026

Bantuan Rp100 Juta per Desa Mulai Diimplementasikan, Bapperida NTT Intervensi Manulai 2

20 Juli 2026

PMKRI Perkuat Komitmen Kawal Pembangunan dan Kebijakan Nasional

20 Juli 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.