Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»VOX POPULI»VOX GURU»Kepsek SMPN 1 Bisel TTU Terancam Dipecat
VOX GURU

Kepsek SMPN 1 Bisel TTU Terancam Dipecat

By Redaksi11 Oktober 20172 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Kabid Kesra PNS, Pensiun dan Disiplin di BKP2D TTU, L.Try Setyo Budi
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Kefamenanu,Vox NTT-Kepala SMPN 1 Biboki Selatan Kabupaten TTU, Fabianus Suban terancam dipecat dari statusnya sebagai seorang Apratur Sipil Negara (ASN).

Hal itu terjadi apabila dugaan pungutan liar yang dilakukannya terbukti sesuai hasil pemeriksaan pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) TTU.

Fabi sendiri diduga kuat melakukan pungutan liar terhadap ratusan guru di TTU. Modusnya yakni untuk memuluskan proses pencairan dana tunjangan khusus (tunsus) bagi guru yang mengabdi di daerah terpencil.

“Kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap terlapor (Fabi Suban) dan sejumlah saksi, laporan hasil pemeriksaan (LHP) sementara kita susun dan dalam waktu dekat kita akan serahkan ke bupati,” jelas Kepala bidang Kesra PNS, Pensiun dan Disipli BKP2D TTU, L.Try Setyo Budi saat ditemui VoxNtt.com di ruang kerjanya, Rabu (11/10/2017).

Budi menambahkan apabila yang bersangkutan terbukti benar maka dirinya memastikan oknum kepala SMP Bisel telah melakukan pelanggaran berat.

Sesuai PP 53 lanjut Budi, untuk pelanggaran berat ada beberapa sanksi yang dijatuhkan.

Sanksi-sanksi itu yakni penurunan jabatan, penundaan kenaikan jabatan, serta yang terburuk adalah pemecatan dengan hormat tanpa permintaan yang bersangkutan atau dipecat.

“Kalau hanya penurunana jabatan maka itu masuk kewenangan kita tetapi kalau sampai pemecatan maka kita hanya mengajukan rekomendasi ke gubernur dan gubernur yang akan keluarkan sudah keputusan karena yang bersangkutan sendiri golongan IV,” jelas Budi. (Eman Tabean/AA/VoN)

TTU
Previous ArticleIni Alasan Parpol di TTU Belum Masukkan Berkas Verifikasi
Next Article Alex Tunggal Kembali Diperiksa Terkait Proyek Jalan Lando-Noa

Related Posts

Dosen Unwira Kupang Soroti Dugaan Pemotongan Gaji di SMAK Pancasila Borong

14 Februari 2026

Sempat Libur Akibat Polemik Gaji Guru, SMP Stanislaus Borong Kembali Gelar Kegiatan Belajar

13 Februari 2026

Yayasan Sukma Respons Mogok Mengajar Guru SMA Pancasila Borong, Klaim Sudah Ada Kesepakatan Final

11 Februari 2026
Terkini

Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Membentuk Generasi Remaja Berintegritas

7 Maret 2026

Tuhan sebagai Gembala dan Bapa Yang Penuh Belaskasih dan Mengampuni 

7 Maret 2026

Surat Cinta untuk Mama

7 Maret 2026

Imigrasi Labuan Bajo Gelar Sosialisasi Bersama Desa Binaan di Kabupaten Manggarai, Cegah TPPO dan TPPM

7 Maret 2026

Demokrat Kritik Bawaslu NTT Soal Pelanggaran Pemilu 2024

7 Maret 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.