Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»Regional NTT»Alokasi Dana dari Pemda Terhenti, TV Belu Terpaksa Gulung Tikar
Regional NTT

Alokasi Dana dari Pemda Terhenti, TV Belu Terpaksa Gulung Tikar

By Redaksi23 Januari 20192 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Wakil Bupati Belu, J.T. Ose Luan (Foto:Marcel/Vox NTT)
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Atambua, Vox NTT-Akibat tidak ada alokasi dana dari pemerintah daerah kabupaten Belu, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) TV Belu terpaksa gulung tikar.

TV Belu, terhitung Selasa (22/01/2019) resmi berhenti beroperasi pasca perubahan regulasi yang menyebabkan tidak adanya alokasi anggaran. Sesuai regulasi, TV Belu tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu OPD.

Akibat tidak bisa beroperasi, pimpinan dan para pegawai yang selama ini ditempatkan di TV Belu terpaksa dimutasi ke Dinas Informasi dan Komunikasi kabupaten Belu.

Direktur TV Belu, Roni Mau Luma terpaksa dimutasi menjabat sekretaris Dinas Infokom. Sementara para pegawainya untuk sementara dimutasi ke Dinas Infokom sambil menunggu akan ditempatkan di OPD lain.

Wakil Bupati J.T Ose Luan yang ditemui usai pelantikan sejumlah pejabat di lantai satu kantor Bupati Belu, menyatakan sangat menyesal dengan keputusan penutupan TV Belu.

“Kita tidak bisa berpatokan saja pada peraturan pemerintah ataupun keputusan satu Menteri. Selama ini kan kita menjadikan hal itu sebagai acuan pokok sehingga kita anggap LPPL TV Belu itu tidak OPD. Akan tetapi, sebenarnya ada aturan lain dari Kominfo yang mengatur tentang itu. Harusnya kita padukan antar aturan baik yang ada pada departemen Kominfo maupun ada pada Departemen Dalam Negeri dan lain-lain menjadi satu kesatuan yang disandingkan dan kemudian kita tetap mengakomodir LPPL TV Belu” ujar Mantan Sekda Belu itu

Dijelaskan, LPPL TV Belu selalu menjadi perdebatan baik itu di tingkat DPRD maupun tingkat pemerintahan.

“Saya berulang kali menyatakan bahwa Perda memiliki kekuatan. Kita tidak bisa menjadikan LPPL Belu TV itu tidak ada, hanya karena hasil pemeriksaan atau hasil audit atau hasil keterangan-keterangan dari konsultasi terhadap Perda RAPBD yang kemudian jadi Perda APBD di tingkat Provinsi”, kata Ose Luan.

Perdebatan baik di kalangan eksekutif maupun legislatif terkait kedudukan TV Belu pada akhirnya mengakibatkan tidak adanya alokasi anggaran untuk operasional.

Ose mengisahkan, LPPL TV Belu berdiri atas kerja keras semua pihak. Tujuannya agar masyarakat yang berada di pelosok wilayah Belu bisa menonton siaran Televisi.

Bahkan pada saat piala dunia, Pemkab Belu juga melakukan kerjasama dengan SCTV dan berlangsung hingga sekarang.

“Saya rasa Belu TV itu sungguh kiprahnya besar sekali untuk pemerintah kabupaten Belu. Malahan berbagai macam kegiatan pemerintahan baik kunjungan dari pimpinan daerah lain memuji dan bangga dengan keberadaan TV Belu di wilayah perbatasan negara RI-RDTL”, tutur Wakil Bupati Ose.

Penulis: Marcel Manek

Editor: Irvan K

Belu TV Belu
Previous ArticleBMKG Mabar Imbau Nelayan dan Pelaku Pariwisata Tidak Melakukan Pelayaran
Next Article KPU Mabar Gelar Bimtek 55 Tim Relawan Demokrasi

Related Posts

Pengda INI dan IPPAT Manggarai Barat Sosialisasikan Hukum Pertanahan di Desa Batu Cermin

9 Juli 2026

Pater Gabriel Meo Rayakan 40 Tahun Imamat, Umat dan Pemerintah Hadiri Misa Syukur di Kererobbo

9 Juli 2026

Musda IV Partai Golkar Nagekeo, Jalan Mulus untuk Robby Tulus

5 Juli 2026
Terkini

Gubernur NTT Minta PMKRI Tetap Jadi Mitra Kritis Pemerintah

21 Juli 2026

Bupati Matim Dorong Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Manggarai Raya

20 Juli 2026

Bupati Manggarai Harap Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Daerah 3T

20 Juli 2026

Bantuan Rp100 Juta per Desa Mulai Diimplementasikan, Bapperida NTT Intervensi Manulai 2

20 Juli 2026

PMKRI Perkuat Komitmen Kawal Pembangunan dan Kebijakan Nasional

20 Juli 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.