Soe, Vox NTT-Polemik rumah jabatan (Rujab) pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timor Tengah Selatan (DPRD TTS) hingga kini kian menjadi perhatian.
Bupati TTS Epy Tahun disebut-sebut pihak yang paling bertanggung jawab di balik polemik tidak dihuninya tiga unit Rujab tersebut.
Anggota DPRD TTS Egy Usfunan mengatakan, sejauh ini Bupati Epy belum melakukan pemanggilan kepada bawahannya di eksekutif untuk mempertanggungjawabkan dan mengurusi polemik Rujab tersebut.
Mestinya menurut dia, antara Bupati dan pimpinan DPRD TTS saling menjaga situasi agar harmonis.
“Persoalan Rujab tiga pimpinan DPRD TTS ini sudah diangkat dalam setiap rapat paripurna dan media. Oleh karena itu, mari kita jaga sikap dan tanggung jawab masing-masing, sehingga situasi yang baik tercipta,” ujar Egy yang sudah ditetapkan DPP PKB sebagai Wakil Ketua I DPRD TTS saat diwawancarai VoxNtt.com, Rabu (18/09/2019).
Ia pun meminta Bupati Epy segera memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang lama, Andre Penturi untuk memberikan penjelasan.
“Ini karena sesuai informasi, proyek rumah jabatan yang direhab tahun 2016 ini sampai saat ini belum diserahterimakan dari rekanan ke PPK,” tandas Egy.
Sementara itu, Sekretaris DPRD TTS Roby Selan yang diwawancarai terpisah, mengaku saat ini terus mempersiapkan berbagai dokumen untuk proses pemanfaatan Rujab pimpinan dewan.
“Saya siap mengamankan perintah pimpinan daerah agar Rujab segera dimanfaatkan,” katanya.
Sebelumnya, Rujab tiga pimpinan DDPR TTS belum ditempati karena sesuai LHP BPK terdapat kerugian Negara yang harus ditindaklanjuti.
Temuan tersebut di antaranya, terdapat kekurangan volume kerja dan rekomendasi perbaikan sejumlah item pekerjaan kepada CV Karya Bangun Mandiri sebagai kontraktor untuk menuntaskan.
Data yang diperoleh VoxNtt.com, LHP BPK menyebutkan proyek rehab berat tiga unit Rujab pimpinan DPRD TTS, ditemukan kerugian Negara mencapai Rp 300 juta dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1.977.477.000.
Penulis: L. Ulan
Editor: Ardy Abba