Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»NASIONAL»Di Balik RUU PIP, BKH Menduga Ada Kepentingan Kelompok dan Partai Tertentu
NASIONAL

Di Balik RUU PIP, BKH Menduga Ada Kepentingan Kelompok dan Partai Tertentu

By Redaksi30 Juni 20202 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
DR. Benny K Harman saat membawakan materi dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Selasa 30 Juni 2020
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Labuan Bajo, Vox NTT-Ketua Fraksi MPR RI Fraksi Demokrat, Benny K. Harman dalam kegiatan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menyinggung soal Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP).

Menurut Harman, Partai Demokrat menolak rancangan undang undang ini sejak awal.

“Kami konsisten menolak RUU ini. RUU ini ditolak karena tidak sesuai dengan konsensus awal para pendiri bangsa kala Pancasila dirumuskan. Yang ada hanyalah titipan kepentingan kelompok dan partai politik tertentu,” ungkapnya.

BKH menegaskan bahwa Pancasila tak pernah salah sehingga tak perlu diubah.

“Pancasila itu ibarat kompas yang hanya menujuk arah ke mana kita jalan. Mengubah apalagi mengalahkan Pancasila saat elit, penguasa, dan parpol  di negeri ini salah jalan adalah langkah yang tak masuk akal” tegasnya.

Wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat itu pun membuka kembali sejarah soal para perilaku penguasa yang tidak sesuai dèngan Pancasila sejak orde lama hingga sekarang.

“Perilaku penguasa yang bertentangan dengan Pancasila bukan khas pasca reformasi tapi juga terjadi pada masa orde lama. Soekarno, menurutnya, pernah menerapkan demokrasi terpimpin dan ingin menjadi presiden seumur hidup. Ini tentu bertentangan dengan Pancasila” tegas Harman.

Kegiatan sosialisasi empat pilar ini diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan. Para pemuda, kader parpol, tokoh masyarakat tampak serius mengikuti acara.

Setiap peserta yang mengikuti acara wajib memakai masker, cuci tangan, diukur suhu tubuhnya. Bahkan, selama mengikuti acara, jarak antara peserta yang satu dengan yang lain diatur sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah.

KR: Wily K

Editor: Irvan K

Benny K Harman Labuan Bajo RUU PIP
Previous ArticleFakta-fakta Penemuan Jasad Seorang Pria di Borong
Next Article DPRD Matim Bahas Polemik BLT DD Watu Lanur

Related Posts

Menteri Transmigrasi RI Tinjau Pembangunan Sanitasi dan Lokasi HPL di Manggarai Barat

4 Juni 2026

Manggarai Barat Dorong Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi Meski Belum Punya Gerai

30 Mei 2026

Pemkab Manggarai Barat Evaluasi Seluruh Destinasi Wisata Usai Insiden WNA Austria Terjatuh di Jembatan Gantung

30 Mei 2026
Terkini

Jejak Skandal AKP Serfolus Tegu: Istri Simpanan, Dugaan Kekerasan hingga Laporan ke Propam

5 Juni 2026

Menteri Transmigrasi RI Serahkan Bantuan Sembako untuk Masyarakat Translok di Manggarai Barat

4 Juni 2026

Alarm dari Kupang: Reformasi Radikal Pengendalian PAD

4 Juni 2026

Pemkab Manggarai Barat Usulkan Satgas Perizinan untuk Perkuat Pengawasan Usaha

4 Juni 2026

Menteri Transmigrasi RI Tinjau Pembangunan Sanitasi dan Lokasi HPL di Manggarai Barat

4 Juni 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.