Borong, Vox NTT- Keputusan Bupati Manggarai Timur (Matim) Agas Andreas yang memberhentikan 333 pegawai berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) menuai kritik. Salah satunya, dari peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman.
Ferdy mengatakan, pengangkatan THL tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah merupakan kebijakan Pemkab Matim yang tidak rasional. Pemkab harus bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Mereka tidak boleh memberhentikan THL.
Baca Juga: DAU Menurun, Pemkab Matim Berhentikan Ratusan THL
Mestinya Pemkab bertanggung jawab atas kebijakan yang sudah diambilnya. Termasuk mencari solusi agar bisa menggaji THL.
“THL itu kan mereka yang angkat dulu. Sekarang harus bertanggung jawab terhadap program yang sudah jalan. Jangan sudah diangkat, karena bupati tidak bisa cari dana, lalu solusinya berhentikan mereka. Ini bupati macam apa? Harus mikir,” kata Ferdy.
Ferdy mengatakan, pengangkatan THL yang banyak, tanpa memikirkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayainya merupakan kebijakan irasional dan sangat politis.
Baca Juga: Bupati Manggarai Timur Berhentikan 333 THL, Berikut Rinciannya
“Makanya bikin program itu rasional dikit. Jangan karena ingin dipilih, bikin program yang tak rasional tanpa harus berpikir dia mampu bayar gaji THL ke depan atau tidak,” lanjut Ferdy.
Namun kesalahan yang telah dilakukan oleh Pemkab Matim tidak bisa mengorbankan THL. Pemkab harus menanggung kesalahan yang telah dilakukannya dengan berusaha mencari solusi agar tetap menyelamatkan para THL.
“Mestinya Bupati Agas harus bela itu THL dan harus punya keberpihakan. Bahas itu bersama DPRD bagaimana caranya supaya mereka terus bekerja. Cari solusi yang tepat biar THL tetap bekerja. Bukan malah menggusurnya,” katanya.
Ia mengatakan, salah satu kebijakan yang harus diambil Bupati Agas bersama DPRD adalah dengan mepakukan efisiensi anggaran. Bupati harus memangkas belanja-belanja yang tidak perlu, termasuk perjalanan dinas.
Sebelumnya, Bupati Agas Andreas menyurati Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Pimpinan Perangkat Daerah, dan Camat untuk melakukan rasionalisasi atau pengurangan THL. Dari 1.666 THL yang tersebar di lingkup Pemkab Matim, sebanyak 333 orang yang diberhentikan mulai tahun 2021.
Rasionalisasi THL disebabkan karena kekurangan alokasi belanja akibat penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) pada RAPBD tahun anggaran 2021.
Penulis: Leo Jehatu
Editor: Yohanes