Labuan Bajo, VoxNtt.com-Anggota dewan dari Partai Demokrat, Benny K. Harman mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Melo, desa Liang Ndara, kecamatan Mbeliling, Manggarai Barat, Sabtu (20/03/2021).
Pada bulan Maret ini, sosialisasi dilakukan dengan mengikutsertakan segenap kader partai, pemuda dan tokoh masyarakat dari tiga kabupaten yang meliputi kabuapaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur.
Menurut Benny, sosialisasi empat pilar ini terus dilakukan karena situasi politik, sosial, dan.ekonomi terus dinamis dan adanya perilaku yang tidak sesuai dengan empat pilar.
“Situasi politik, ekonom, dan sosial negara ini terus berubah. Perubahan situasi ini bisa sesuai dengan empar pilar. Bisa juga tidak sesuai dengan empat.pilar. Empat pilar begitu mudah dihafal namun sulit diwujudkan. Karena itu, empat pilar jangan berhenti disosialisaaikan,” tuturnya.
Pada acara itu, anggota dewan yang getol menyuarakan demokrasi ini mengajak peserta agar mempertahankan nilai-nilai demokrasi.
“Demokrasi yang ada harus diselamatkan dari upaya kelompok yang mau mematikannya. Demokrasi diperoleh dengan perjuangan panjang. Demokrasi tidak muncul gratis. Demokrasi yang Bapak dan Ibu rayakan hari ini diperoleh dengan ongkos yang besar. Kàrenanya, jangan biarkan upaya mematikan demokrasi,” ujarnya.
Acara sosialisasi kali ini dibuat dalam dua sesi. Pada sesi pertama, peserta menanyakan kemelut Partai Demokrat yang kini belum usai. Venan Jerahu, salah satu peserta yang hadir, melihat kemelut Partai Demokrat sebagai persoalan demokrasi yang terancam mati karena campur tangan penguasa.
“Saya menduga ada tangan tak kelihatan dalam kemelut Partai Demokrat. Tangan tak kelihatan itu tak menghargai etika demokrasi sehingga menimbulkan persoalan nasional. Hemat saya, ini persoalan demokrasi yang ingin dimatikan penguasa,” imbuhnya.
Terkait pernyataan Jerahu, Benny menjelaskan pentingnya memahami demokrasi secara baik. Bagi Benny, demokrasi tak hanya menyangkut prosedur atau hukum.
“Ini tak cukup. Yang penting adalah etos demokrasi. Etos itu menyangkut sikap adil, sopan santun, saling menghargai, dan sebagainya. Prosedur demokrasi tak cukup tanpa etos,” tegas ketua Fraksi MPR RI Partai Demokrat ini.
Pada sesi kedua, Benny yang kini menjabat wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (waktum DPP DP) kembali dicecar dengan pertanyaan Rikardus Jani soal campur tangan kekuasaan terkait proses hukum kemelut Partai Demokrat.
Menurut Jani, bila saja proses hukum kemelut Partai Demokrat yang kini masih dalam proses hukum diintervensi kekuasaan maka demoKrasi terancam mati.
“Saya melihat bila penyelesaian kemelut Partai Demokrat murni persoalan hukum, mas AHY tak bakal kalah sebab tak satu pun aturan partai yang dipenuhi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Sedang,” ungkap anggota DPRD Manggarai Barat itu.
Menanggapi pernyataan Jani, Benny kembali menjelaskan soal hukum dan kekuasaan.
“Saat kemelut Partai Demokrat diselesaikan melalui hukum, ya tegakkan hukum. Tak boleh ada campur tangan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan adalah dua wilayah yang berbeda, kendati saling berhubuangan satu sama lain. Bila kekuasaan kian dominan dan mengalahkan hukum, itu namanya kezaliman. Bila memang itu terjadi, demokrasi sudah mati. Tentu semua orang akan menolak,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti peserta dari berbagai latar belakang dan semua peserta wajib menggunakan masker dan menjaga jarak.
Penulis: Willy Kuntam