Ruteng, Vox NTT- Langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai melalui Bagian Umum yang mengusulkan 27 tenaga harian lepas (THL) untuk ditempatkan di rumah jabatan (Rujab) Bupati dan Wakil Bupati menuai kritikan tajam.
Salah satunya datang dari anggota DPRD Manggarai Eber Ganggut. Ia menilai, langkah Pemda yang mengusulkan 27 THL tidak berdasarkan pertimbangan yang benar-benar matang.
Menurut Eber, kondisi keuangan daerah Manggarai memprihatinkan karena beralih ke penanganan Covid-19.
“Kita punya keuangan daerah ini kan dalam kondisi yang memprihatinkan. Banyak dana-dana transfer kemarin yang tidak terkirim. Itu akibat kebijakan pemerintah pusat untuk penanganan dana Covid-19,” ujarnya kepada VoxNtt.com di Ruteng, Selasa (20/04/2021) malam.
Politisi PAN itu menambahkan, perekrutan tenaga yang baru tentu saja akan berdampak pada anggaran. Sementara di satu sisi kondisi keuangan daerah sangat memprihatinkan. Bahkan, kinerja pemerintah daerah tidak tercapai oleh karena kekurangan uang.
“Tentu perekrutan yang baru berdampak pada keuangan daerah. Nah, di satu sisi indikator kinerja pemerintah daerah itu tidak tercapai karena kekurangan uang. Tapi di sisi lain pemerintah daerah memilih untuk penambahan THL,” tambahnya.
Eber mengaku ada dinas di Manggarai yang indikator kinerjanya mencapai nol persen karena kegiatannya tidak dilaksanakan. Hal ini diakibatkan karena rasionalisasi anggaran.
“Akibat refocusing anggaran, banyak indikator kinerja yang tidak mencapai target. Bahkan ada indikator kinerja OPD yang nol persen. Tidak dilaksanakan kegiatannya karena mengalami rasionalisasi anggaran. Misalnya dari Perdagangan. Kita ada dorong terkait dengan peralatan industri untuk ekonomi kreatif tetapi tidak dilaksanakan karena uangnya sudah diambil,” tuturnya.
Selain itu, hal lain yang dikritik Eber yakni rasio jumlah pegawai dengan beban kerjanya. Ia mengkritik itu lantaran terjadi penumpukan THL di Bagian Umum. Orang yang sebelumnya bekerja di dua Rujab telah kembali ke Bagian Umum.
“Kemudian, Pemda juga harus bisa melihat rasio jumlah pegawai dengan beban kerja. Nah, sekarang tinggal dihitung Bagian Umum. Berapa rasio jumlah pegawainya, berapa beban kerja yang akan diberikan. Saya pikir THL-THL yang lama pasti akan bekerja di Bagian Umum. Nah, dengan rasio beban kerja yang lebih kecil. Karena terjadi penumpukan pegawai di sana. Mau bikin apa mereka di sana?” tanya Anggota DPRD asal Kecamatan Rahong Utara itu.
Sementara menurut Eber, masih banyak instansi lain yang kekurangan tenaga kerja. Itu seperti Polisi Pamong Praja (Pol PP) untuk penanganan kebakaran.
“Tanggung jawab mereka mencakup semua wilayah di Kabupaten Manggarai. Ada 12 kecamatan. Tetapi tenaga dan peralatan yang tersedia hanya mencakupi Kecamatan Langke Rembong. Sehingga kalau terjadi kebakaran di Reo, kebakaran di Satarmese ya tinggal nonton saja,” ungkapnya.
Selain itu, dinas yang mengalami kekurangan tenaga menurut Eber, yakni di Inspektorat Manggarai. Tenaga-tenaga yang bertugas sebagai pengaudit berkurang sehingga menyebabkan penumpukan laporan.
“Kemudian, di pengawasan. Teman-teman di Inspektorat sekarang lagi kekurangan tenaga untuk melakukan audit. Tetapi di satu sisi kita tambahkan tenaga di bagian umum dengan beban kerja yang semakin kecil. Nah, auditor yang ada di Inspektorat itu tidak memenuhi rasio hasil temuan yang ada. Sehingga banyak kita punya temuan yang tidak ditindaklanjuti. Hampir seribu lebih,” ujarnya.
Penulis: Igen Padur
Editor: Ardy Abba
Baca sebelumnya di sini:
- Terkait Perekrutan 27 THL di Manggarai, Kabag Umum: Tanyakan ke Pak Wakil
- Ajudan Wabup Manggarai Bentak dan Larang Wartawan Tulis Berita
- Di Tengah Krisis Keuangan Daerah, Pemkab Manggarai Usul Penambahan 27 THL
- Usul Tambah 27 THL di Tengah Krisis, Pengamat: Pemda Manggarai Harus Punya “Sense of Crisis”
- Usul Tambah 27 THL, Ketua DPRD Manggarai Nilai Pemda Keliru