Labuan Bajo, Vox NTT- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) di bawah kepimpinan Bupati Edistasius Endi dan Wakil Bupati dr. Yulianus Weng akan mengistirahatkan ribuan tenaga kontrak daerah.
Hal itu dilakukan untuk efisiensi penggunaan anggaran di kabupaten ujung barat pulau Flores itu.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Amanat Indonesia Raya Ino Peni menyebut keputusan itu menciptakan kepanikan yang luar biasa.
“Memberhentikan tenaga kontrak di tengah pandemi itu menciptakan kepanikan luar biasa. Mewacanakan itu di tengah pandemi itu adalah sebuah hal yang kurang bagus,” ungkap Ino saat ditemui VoxNtt.com, Kamis (15/07/2021).
Dia menjelaskan, atas keputusan yang akan diambil oleh pemerintah, Fraksi Amanat Indonesia Raya tidak setuju.
“Tentu saja Fraksi tidak setuju dengan gagasan ini,” tegasnya.
“Kita akui kita mengalami defisit yang cukup dalam. Dampak dari pandemi membuat PAD kita tidak maksimal bahkan jauh dari apa yang kita harapkan. Tetapi efisiensi tidak satu-satunya jalan dengan memberhentikan tenaga kontrak,” lanjut Kader PAN itu.
Ino merincikan, jika ribuan tenaga kontrak diistirahatkan, maka secara tidak langsung Pemkab Mabar ikut membuat banyak orang susah.
“Jadi di belakang tenaga kontrak yang 2000-an ini, ada banyak manusia yang mengantungkan hidup pada mereka. Jadi ada yang punya istri, anak atau bahkan ada orang tua yang menjadi tanggungannya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat angka yang 2000-an,” pungkas Ino.
Ino juga mempertanyakan kepada Pemkab Mabar, apa tidak punya pilihan lain untuk melakukan efisiensi anggaran.
“Pertanyaannya apakah tidak ada jalan keluar yang lain? Karena di satu sisi, memberhentikan, merumahkan, atau apapun istilah terhadap tenaga kontrak ini, tetapi di sisi lain pembangunan infrastruktur kita masih ada. Kenapa tidak diambil dari situ?” tanya Ino.
Ino mengatakan, daripada harus mengorbankan ribuan tenaga kontrak, sebaiknya Pemkab Mabar memangkas sejumlah anggaran pengerjaan fisik yang bernilai miliar rupiah.
“Kami pikir ini masih ada, bahkan ada nilai pekerjaan yang lebih dari 10 miliar, ada yang 4 miliar, ada yang 6 miliar. Ini kan, program-program fisik yang bisa diupayakan. Ya pemerintah harus cari, pemerintah berkewajiban untuk melihat regulasinya seperti apa untuk memungkinkan ini kalau bisa dibatalkan. Kenapa tahun lalu ada banyak program fisik yang bersumber dari DAK juga sudah tanda tangan kontrak malah dibatalkan, jadi menurut saya carilah jalan lain,” katanya.
Ino juga meminta kepada Pemkab Mabar untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal tersebut.
“Kami juga sudah berdiskusi dengan fraksi, pemerintah bisa juga berkoordinasi dengan pusat, untuk menyampaikan kondisi ini dengan pemerintah pusat, karena tenaga kontrak 2000-an ini harus diselamatkan, apalagi ini di tengah tahun anggaran. Jadi APBD kita sudah ditetapkan, bagaimana ini bisa dibatalkan, pembayaran gaji-gaji tenaga honor,” jelasnya.
Ino menegaskan kembali, bahwa Fraksi Amanat Indonesia Raya menolak rencana tersebut, karena secara kemanusiaan sangat tidak bagus.
“Jadi sekali lagi, fraksi kami melihat kebijakan ini tidak cukup baik, secara kemanusiaan tidak bagus. Karena itu kami menolak rencana ini, dan mendorong pemerintah untuk mencari alternatif lain untuk kepentingan efisiensi itu,” tegasnya.
“Jadi cari pos-pos anggaran yang tidak urgen ya silahkan diambil dari sana, termasuk program-program fisik yang besar-besar ya kalau bisa dibatalkan dikurangi nilainya selain tadi meminta dukungan dari pemerintah pusat,” lanjutnya.
Ino menambahkan, pernyataan dari Fraksi Amanat Indonesia Raya harus menjadi pertimbangan Pemkab Mabar dalam mengambil keputusan terkait tenaga kontrak.
“Tentu juga kita ingatkan, kalau apa yang kami sampaikan ini, tidak dipertimbangkan oleh pemerintah, tentu kami di luar kebijakan itu. Karena itu kami sekali lagi mengimbau pemerintah untuk menciptakan kepanikkan di tengah pandemi tolonglah di rem-rem dulu. Fokus urus masalah Covid saja,” tutupnya
Penulis: Sello Jome
Editor: Ardy Abba