Ruteng, Vox NTT-Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia ikut menyoroti dugaan mafia proyek di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Kasus ini bermula dari nyanyian Adrianus Fridus, seorang kontraktor lokal asal Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai.
Kabarnya, Adrianus diminta untuk membayar uang senilai Rp50 juta kepada istri Bupati Manggarai Meldiyanti Hagur Marcelina Nabit
demi bisa mendapatkan sejumlah proyek APBD. Uang tersebut diminta oleh Fenses Nasrio Budi Senta atau yang akrab disapa Rio Senta, salah satu tenaga harian lepas (THL) di Dinas PUPR Manggarai.
Menurut Adrianus, jika ingin mendapatkan proyek APBD, maka kontraktor harus menyetor uang sejumlah 7% dari pagu proyek di atas satu miliar.
Ia mengaku, pada tanggal 14 Juni 2022, dirinya disuruh Rio Senta untuk bertemu istri Bupati Manggarai di rumah jabatan.
Kala itu, Rio Senta dan Adrianus pun pergi bersama ke toko milik istri Bupati Manggarai untuk menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 demi mendapatkan proyek.
Uniknya, uang diantar menggunakan isyarat yang sudah disepakati bersama agar tidak diketahui orang lain. Dan yang mengatur semuanya adalah Rio Senta.
Koordinator Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, Gabriel Goa, menegaskan keberanian Adrianus Fidus dalam mengungkap dugaan praktik kongkalikong proyek yang dimainkan istri Bupati Manggarai patut didukung total dan harus diusut tuntas.
“Apabila saudara Adrianus Fridus nantinya diteror dan diintimidasi maka kami dari Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia siap mendampinginya dan meminta perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban),” ujar Gabriel dalam rilis yang diterima awak media, Kamis (15/09/2022) siang.
Kasus tersebut memang hingga kini sedang ditangani penyidik Tipikor Polres Manggarai. Karena itu, Gabriel mendesak Polres Manggarai agar benar-benar menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Ia juga mendesak KPK RI segera melakukan supervisi ke Polres Manggarai agar perkaranya tidak “dipetieskan”, atau “diesbatukan” seperti dinginnya Kota Ruteng.
“Saya juga mendesak Komisi III DPR RI melakukan pengawasan ketat terhadap Polres Manggarai,” tegasnya. [VoN]