Lasarus Jehamat, pengamat sosial politik asal Undana Kupang

Borong,Vox NTT- Lasarus Jehamat, pengamat sosial politik asal Undana Kupang menanggapi peneriman Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019.

Menurut Lasa penerimaan THL di Matim harus memiliki regulasi yang jelas.

Birokrasi yang baik, kata Lasarus, mesti memiliki standar yang jelas.

“Pertanyaannya adalah apakah Matim punya regulasi yang mengatur standarisasi pegawai? Kalau ada, silahkan pakai standar itu. Tapi kalau tidak, THL menjadi kabut yang terus meliputi birokrasi matim dan beberapa daerah,” ungkapnya saat dihubungi VoxNtt.com, Jumat (11/1/2019).

Selanjutnya, menurut Lasarus, kebijakan pengangkatan tenaga THL oleh dinas seharusnya tidak ada nepotisme.

Sebab, nepotisme kata dia akan mengandaikan adanya pembiayaan yang bisa dipertanggungjawaban dengan semua konsekuensi di dalamnya.

Ia justru menilai perekrutan THL di Matim sarat dengan balas jasa.

“Saya malah melihat, perekrutan THL menjadi ruang balas jasa. Ini amat berbahaya. Sebab, dengan begitu, pemda/dinas sebenarnya tengah menyimpan masalah,” imbuhnya.

“Tuntutannya, semua pimpinan politik mesti berpikir standar kualitas yang salah satunya ditentukan oleh kualitas pegawai,” tambahnya.

Lasarus berharap Bupati Matim terpilih Agas Andreas harus mampu memperbaiki carutnya sistem birokrasi di kabupaten unjung timur Manggarai itu.

“Yang utama ialah jauhnya birokrasi Matim dari merit sistem. Ini yang harus diubah oleh pemerintahan Ande,” ungkapnya.

 

Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba