Koordinator Bidang Advokasi, Hukum dan Kebijakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Flores Barat, Maximilianus Herson Loi (Dok. Pribadi)

Borong, Vox NTT-Divisi Hukum Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Flores Bagian Barat, Herson Loi menegaskan tidak akan memberikan kebebasan bagi para perusak hutan.

“Kalau ada pihak yang menilai AMAN sebagi organisasi yang memberi kebebasan kepada masyarakat untuk merusak Hutan. Itu tidak benar. Sekali lagi saya tegaskan itu tidak benar,” tegas Herson kepada VoxNtt.com, Sabtu (25/05/2019).

Menurutnya, sebagai organisasi massa AMAN hadir sebagai penengah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada, sehingga tidak terjadinya tindakan kekerasan.

Dijelaskan Herson, AMAN Flores Bagian Barat merupakan organisasi massa yang anggotanya adalah komunitas/masyarakat adat yang dalam bahasa Manggarai disebut Beo, Natas, Wongko ataupun istilah lain.

Terang Herson, pada saat penerimaan anggota, AMAN akan mengecek sejarah asal usul masyarakat adat, sejarah wilayah adat dengan batas-batas yang jelas, lembaga adat dan pranata adatnya.

“Jika itu semua ada baru ditetapkan jadi anggota AMAN. Jadi AMAN ini sebenarnya merupakan wadah persatuan sekaligus alat perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan dan mempertahankan hak-haknya seperti hak atas wilayah adat, hak untuk menjalankan peradilan adat serta masih banyak hak lainnya,” jelas dia.

Herson juga membantah tudingan sejumlah pihak yang menyudutkan AMAN. Tudingan itu terkait, pemberian akses kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan khususnya Lok Pahar yang berada di Kecamatan Lamba Leda.

“Kalu soal ini perlu ada pemahaman bersama. Hutan di mana yang dimaksud? Karena ada dua versi yang berbeda menurut masyarakat adat itu masih bagian dari wilayah adat sedangkan menurut BKSDA itu sudah masuk kawasan Hutan konservasi TWA Ruteng,” ujar Herson.

Dia menjelaskan, penetapan hutan TWA Ruteng sudah dilakukan oleh Menteri kehutanan RI melalui SK Menhut Nomor 456/1993.

Dalam penetapan tersebut, kata dia, ada sebagian wilayah adat masyarakat yang diambil dan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Atas dasar itu masyarakat merasa dirugikan karena lahan garapan mereka menjadi sempit.

Diakuinya, pada tanggal 14 Mei 2019 lalu bertempat di Desa Compang Lawi, AMAN menggelar workshop mendorong manajemen kolaboratif dalam pengelolaan Hutan. Kegiatan ini dihadiri oleh BKSDA wilayah 2 Ruteng.

Hasilnya disepakati bahwa masyarakat adat tetap diberi akses untuk mengelola lahan dan hutan asalkan tetap menjaga kelestarian Hutan.

Kemudian nanti lanjut dia, akan dibuka blok khusus yang dinamakan dengan blok tradisional, di mana kalau ada wilayah adat dulu ditetapkan sebagai kawasan Hutan maka wilayah tersebut dijadikan blok tradisional untuk masyarakat adat kelola menanam kopi ataupun tanaman lain untuk menjunjang kehidupan.

“Nah bagaimana dengan Lok Pahar? Mari sama-sama kita kaji apakah itu masih merupakan wilayah adat atau bukan? Jika itu merupakan wilayah adat maka akan dijadikan blok khusus blok tradisional,” ujarnya.

“Kalau sudah dijadikan blok tradisional tinggal mendorong masyarakat adat khususnya lembaga adat untuk membuat atauran adat dalam pengelolaan lahan yang berbasis lingkungan,” sambungnya.

Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba