Ruteng, Vox NTT – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, dr. Yulianus Weng turut menanggapi kelangkaan obat racun ular di RSUD dr. Ben Mboi Ruteng.
Kelangkaan obat itu, menurut dr. Weng disebabkan karena kehabisan persediaan pada distributor di Kupang.
Ia mengaku, persoalan tersebut bukan karena kelalaian pihak RSUD Ben Mboi Ruteng.
Sebab, kelangkaan obat terjadi pada beberapa rumah sakit di Provinsi NTT dan bukan hanya terjadi di RSUD Ruteng.
“Masalah kelangkaan ABU di RSUD Ruteng, saya sudah kontak ibu Direktur (dr. Elfrida Adur). Pada bulan April lalu mereka sudah memesan ABU melalui E-Katalog, dan saat ini pengadaan tersebut belum terealisasi karena belum ada ketersediaannya pada distributor dan pabrik,” jelasnya kepada VoxNtt.com melalui pesan WhatsApp-nya, Kamis (06/06/2019).
Sebelumnya, Direktur RSUD Ben Mboi Ruteng, dr. Elisabet Adur mengakui adanya kasus kelangkaan obat racun ular, sebagaimana diungkapkan Boni Hargens, akademisi asal Manggarai yang berdomisili di Jakarta.
Ia mengatakan, pihaknya sudah berupaya mencari cara agar bisa segera mendapatkan obat racun ular, namun tidak tersedia stok di area Ruteng.
“Susah juga, minta di puskesmas pun tidak ada, tidak ada semua. Mau minta di Dinas Kesehatan juga tidak ada,” ungkapnya kepada VoxNtt.com, Selasa (04/06/2019).
Ditanya terkait solusi untuk kasus seperti yang diungkap Boni, ia mengatakan, mereka memilih meminta pasien mencari sendiri.
“Kita anjurkan orang per orang (untuk) mau beli di Labuan Bajo,” katanya.
Untuk diketahui, persoalan ini muncul ke publik setelah Boni Hargens menulis di media sosial facebook.
Ia kecewa terhadap pelayanan di RSUD Ben Mboi Ruteng.
Sebab, salah satu keluarganya yang digigit ular berbisa berobat ke RSUD Ruteng. Namun pihak rumah sakit malah menyuruh untuk mencari sendiri obat ke rumah sakit swasta di Labuan Bajo.
Boni pun meminta Pemerintah Kabupaten Manggarai agar membenahi layanan kesehatan pasca munculnya kasus kelangkaan obat untuk racun ular di RSUD Ben Mboi Ruteng.
Menurut Boni, sudah saatnya Pemkab Manggarai harus mengambil langkah serius dalam mengevaluasi pelayanan kesehatannnya.
Bahkan, Boni mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menginvestigasi penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, NTT.
Penulis: Pepy Kurniawan
Editor: Ardy Abba