Ende, Vox NTT-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende menitipkan sejumlah pesan kepada H. Djafar H. Achmad usai dilantik sebagai Bupati Ende sisa masa jabatan menggantikan Ir. Marselinus Y.W. Petu karena meninggal dunia.
Adapun tiga poin inti yang menjadi sorotan PMKRI kepada Pemerintah Kabupaten Ende.
Pertama, pemerintah di bawah kepemimpinan H. Djafar H. Achmad sebagai Bupati definitif harus mampu berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua komponen masyarakat, terutama kaum muda sebagaimana menjadi generasi penerus bangsa.
Hal ini ditegaskan PMKRI agar tercapainya prospek perubahan dengan tagline “Membangun Desa Menata Kota” yang menjadi janji politik terhadap masyarakat selama ini
“Pertama-tama tentu kita ingin mengucapkan selamat kepada Pak Djafar yang telah dilantik menjadi Bupati Ende. Kemudian harapan kita agar dalam masa kepemimpinannya ini Pemda Ende mesti bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat terutama orang muda untuk membangun daerah ini,” kata Ketua Presidium PMKRI Ende Firmus Rigo kepada VoxNtt.com di Ende, Minggu (08/09/2019) siang.
Kedua, pemerintah diharapkan serius dalam bekerja untuk menyelesaikan program-program kerja yang sudah direncanakan dalam visi misi pemerintah periode 2019-2024.
Terutama program-program yang tertuang dalam RPJMD untuk dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Ende.
Menurut Firmus, mesti ada bukti hasil kerja atau capaian di lima sektor utama yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata serta infrastruktur dan lingkungan hidup.
Dia menegaskan, untuk lima program prioritas tersebut yang mesti didahulukan adalah sektor pendidikan sebagai jawaban atas persoalan rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang juga menjadi prioritas pemerintah pusat era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Kita semua tahu bahwa polemik akut yang sedang kita hadapi saat ini adalah rendahnya SDM. Maka, pemerintah harus sadar dan harus mampu menemukan solusi untuk meningkatkan SDM itu sendiri,” tegas Firmus.
Ketiga, PMKRI juga mengharapkan kepada Pemerintah untuk memperhatikan perlindungan perempuan, pemberdayaan masyarakat, hukum dan HAM, keamanan dan ketertiban, serta reformasi birokrasi untuk bekerja secara maksimal dengan tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Kita juga ingatkan, hindari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Kami akan terus mengawal, mengontrol dan bersuara jika ada hal melenceng yang dapat merugikan masyarakat,” tegas dia.
Terhadap pimpinan masing-masing OPD, menurut Firmus, mesti diseleksi secara profesional dalam menempatkan orang-orang di instansi-instansi pemerintahan dan murni sesuai standar kompetensi dan kemampuan yang dimiliki.
“Selama ini secara kasat mata kita justru melihat bahwa ada kejanggalan dalam menempatkan orang-orang pada instansi-instansi pemerintahan. Indikatornya jelas bahwa totalitas pengabdian itu tidak kelihatan sama sekali karena tidak sesuai basic ilmunya. Akibatnya banyak pegawai-pegawai yang bekerja tidak maksimal,” ungkapnya.
Penulis: Ian Bala
Editor: Ardy Abba