Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat saat pose bersama BPS NTT di ruang kerja Gubernur NTT, Senin, 24 Februari 2020 (Foto: Istimewa)
alterntif text

Kupang, Vox NTT – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) , Viktor Bungtilu Laiskodat mengharapkan agar Sensus Penduduk (SP) online dapat memberikan dampak riil bagi upaya penurunan kemiskinan di provinsi itu.

Menurut dia, SP online ini harus bisa memaparkan data riil terkait kemiskinan. Misalnya, apakah ada keterkaitan penduduk miskin dengan jumlah anak.

“Tentu kita tidak hanya kejar pengakuan stastik, tapi secara struktural kemiskinan masih ada,” jelas Gubernur Viktor saat menerima Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi NTT, Darwis Sitorus beserta jajarannnya di ruang kerja Gubernur NTT, Senin (24/02/2020).

Viktor mengatakan, upaya penurunan angka kemiskinan tidak boleh hanya terarah pada statistik semata. Tetapi juga secara struktural.

“Statistik berubah tetapi juga (secara) struktural harus berubah. Saya minta Kepala BPS NTT bersama Prof Kameo (Prof Dr. Daniel Kameo, Staf Khusus Gubernur NTT, red) dan Kepala Bappelitbangda NTT untuk hitung bersama angka kemiskinan di NTT, serta strategi- strategi untuk menurunkannya,” harap Viktor

Politisi NasDem itu memberikan apresiasi atas pelaksanaan sensus secara online tersebut. Karena begitu banyak informasi yang bisa didapat.

Sebab itu, dia mengajak seluruh masyarakat Pulau Flores, Lembata, Alor, Timor, dan Sumba (Flobamorata) untuk mengambil bagian secara aktif dalam SP online 2020.

“Kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar atas dukungan semua pihak. Para Bupati, Camat, Kepala Desa, tokoh agama, tokoh adat, semua pihak harus terlibat secara aktif mensukseskan sensus online ini,” harap Viktor.

Terkait dengan hambatan jaringan dalam pelaksanaan sensus tersebut, Gubernur Viktor akan segera melakukan komunikasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate.

“Saya akan bicarakan dengan bapa Menteri terkait ini supaya membantu kita agar dapat melaksanakan sensus dengan lancar,” pungkas Viktor

Sementara itu, Kepala BPS NTT Darwis Sitorus mengungkapkan sejak diluncurkan pada 15 Februari 2020, timnya sudah turun hampir 80 persen di perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD.

Itu terutama dengan adanya instruksi dari Gubernur yang ditujukan kepada para Bupati/Wali Kota, intansi vertikal dan BUMN/BUMD untuk mensukseskan SP online.

Menurut Darwis, instruksi Gubernur ini sangat signifikan dalam membantu BPS.

“Kita harapkan sebagai ASN serta orang-orang yang menjadi contoh serta ditambah dengan kombinasi dan seluruh strategi yang kita lakukan ini, dapat mbantu masyarakat NTT agar dapat maksimal dalam melakukan SP online,” jelasnya.

Darwis mengungkapkan SP Online sangat bermanfaat bagi orang-orang yang sibuk. Hal itu karena tidak akan direpotkan dengan kunjungan petugas.

Sasarannya kata dia, adalah mendata semua warga negara yang berdiam di NTT.

“Kalau ini berhasil, pendataan tidak (perlu) sensus lagi. Sudah registrasi, sudah gampang. Masyarakat sendiri yang langsung meng-update dirinya. Data ini merupakan kerja sama kita dengan Kemendagri,” paparnya

Dengan adanya pendataan ini, lanjut Darwis, akan menghemat pengeluaran negara yang mencapai triliunan untuk melakukan sensus ke depannya.

Juga jelas dia, mengatasi perbedaan data Disdukcapil dan BPS. Kebutuhan Kemendagri dan kebutuhan BPS sebagai peneliti berbasis data yang sama.

“Kalau dulu kan ada perbedaan antara Dukcapil dan BPS. Karena pendekatannya berbeda. Nah inilah momentum besar. Angka de facto dan de jure dapat untuk semua orang. De facto misalnya saya penduduk NTT, de jure saya ber-KTP Medan. Ini memang baru pertama, belum tentu semua langsung terdata,” pungkasnya.

Juli nanti, lanjut dia, BPS akan melakukan verifikasi lagi dengan sistem combine. Ada petugas yang masih tetap menggunakan online. Kemudian, untuk daerah-daerah yang belum terakses internet, petugas bisa menggunakan kuisioner.

Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba