Ketua DPRD Matim dari PAN, Heremias Dupa (Foto: Sandy Hayon/ Vox NTT)
alterntif text

Borong, Vox NTT-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manggarai Timur (Matim) sudah melakukan rasionalisasi anggaran untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.

“Sesuai dengan instruksi Gubernur, kita sudah lakukan realokasi anggaran. Kita pengurangan 1,4 Miliar dari pejalananan dinas dan Bimtek masa sidang 2,” ujar Ketua DPRD Matim Heremias Dupa kepada VoxNtt.com di Borong, belum lama ini.

Saat ini jelas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, DPRD akan mengikuti kebijakan pusat baik berupa petunjuk, regulasi, juga protokol penanganan Covid-19.

“Sekarang kita DPRD, paripurna yang melibatkan banyak orang tidak ada. Paripurna dibatasi, hanya untuk ketua-ketua fraksi. Tetapi tidak lebih dari 10 orang,” ujar Anggota DPRD asal Kecamatan Borong itu.

Terkait upaya Pemkab yang memanfaatkan ruangan RSUD Matim sebagai penampungan Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19, Heremias menilai hal itu sangat penting dilakukan.

Apalagi selama ini kata dia, upaya karantina mandiri bagi para pelaku perjalanan yang datang ke Matim, tidak berjalan efektif. Maka diperlukan upaya karantina secara terpusat.

“Karantina mandiri atau isolasi mandiri belum efektif dan belum menjadi kesadaran bersama. Bahkan di beberapa daerah banyak yang menolak warga yang baru datang, makanya isolasi terpusat,” ucapnya.

Ia juga mengatakan semua fasilitas, obat-obatan dan makanan untuk para ODP akan disiapkan oleh Pemda Matim.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Matim Boni Hasudungan Siregar mengatakan beberapa ruangan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang baru pulang dari perantauan dan memiliki gejala-gejala seperti flu, batuk dan demam.

“Kita pantau dulu mereka selama beberapa hari kalau statusnya ditingkatkan menjadi Pasien Dalam Pantaun (PDP), maka kita akan antar yang bersangkutan ke rumah sakit rujukan,” kata Sekda Boni.

Sebenarnya kata dia, karantina mandiri bisa dilakukan di rumah. Kendati demikian belakangan justru muncul banyak penolakan dari masyarakat. Bahkan belum bisa menjamin seseorang melakukan karantina mandiri.

Sehingga, kata dia, Pemkab Matim mengambil langkah dengan memanfaatkan gedung rumah sakit untuk dijadikan tempat penampungan secara terpusat dan layak.

“Karantina mandiri kita harus standar. Kita siapakan tempat yang layak. Satu kamar satu orang. ODP akan hendel di tingkat kabupaten. Kita sudah siapkan semua,” katanya.

Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba