Ketua Hiswana Migas NTT Alain Niti Susanto (kiri), Direktur PT. Ranamese Jaya Mandiri Bobby Lianto, Pimpinan Cabang Borong Bank NTT, Nurchalis Tahir dan Direktur Utama PT. Graha Teknika Pratama Developer Perumahan Satar Lehong Residence Maximillian Nalang Firman Demorin.( Foto: Sandy Hayon/ Vox NTT)
alterntif text

Borong, Vox NTT-Direktur PT Ranamese Jaya Mandiri Bobby Lianto berencana akan membangun dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tahun 2020 ini.

Kedua SPBU itu berada di Waelengga, Kelurahan Watunggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, dan Aimere Kabupaten Ngada.

“Jadi itu pembangunan SPBU ada SPBU satu harga di mana itu melayani premium dan juga solar dan BBM bersubsidi. Kemudian salah satunya kami juga akan siapkan bahan bakar khusus. Di Aimere yang nanti kita siapkan lengkap,” ujarnya kepada wartawan usai diskusi bersama sejumlah pengusaha di Rana Loba Cave, Kecamatan Borong, Senin (06/07/2020) malam.

Terpantau turut hadir dalam diskusi itu ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) NTT Alain Niti Susanto, Direktur Utama PT Graha Teknika Pratama Developer Perumahan Satar Lehong Residence Maximillian Nalang Firman Demorin dan sejumlah pengusaha lainnya.

Menurutnya, kehadiran dua SPBU baru memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi masyarakat. Apalagi selama ini perjalanan dari Bajawa ibu kota Kabupaten Ngada menuju Borong terpaut jarak yang cukup jauh.

“Selama ini tidak ada SPBU. Sehingga orang isi BBM di Bajawa lanjut ke Borong kalau di tengah-tengah mati, repot sudah. Dengan adanya dua SPBU ini menjadi solusi bagi masyarakat khususnya mereka yang tinggal di Waelengga dan Aimere,” katanya.

Ketua BPOD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTT itu mengucapkan terima kasih atas dukungan dari dua pemerintah daerah, pertamina persero, juga Bank NTT.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur PT Satya Adhykarya Developer Perumahan Golo Peot Residence itu mengaku nilai investasi dua SPBU tersebut diperkirakan Rp 5.000.000.000.

Terkait progres pembangunan dua SPBU itu Bobi menjelaskan, pihaknya sudah mempunyai lahan di Waelengga dan tengah mengurus proses izin lingkungan dari instansi terkait.

“Kita lagi urus UKL dan UPL. Dalam bulan ini kita sudah ada IMB, mungkin bulan depan kita sudah mulai aktivitas untuk membangun,” katanya.

Sedangkan di Aimere, tambah Bobbi, pihaknya baru saja mendapat lahan dan tengah melakukan proses balik nama sertifikat. Ia berharap dengan adanya dukungan pemerintah daerah proses perijinan bisa berlangsung cepat.

“Sebenarnya kita sudah mulai bangun hanya karena virus corona ini semuanya semua belum bisa kita mulai. Mudah-mudahan tahun ini kita sudah bisa melayani,” pintahnya.

Perumahan Bersubsidi di Matim

Selain pembangunan dua SPBU itu Bobbi mengatakan saat ini di kabupaten Manggarai Timur memiliki dua kompleks perumahan. Dua perumahan itu mensuplay perumahan subsidi atau yang biasa disebut Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Ini penting karena ini subsidi bagi masyarakat untuk mendapatkannya. Yang penting adalah syarat dan ketentuan berlaku informasi bisa melalui developer atau di Bank NTT yang bisa melayani itu,” urainya.

Bobbi menjelaskan untuk mendapatkan FLPP atau rumah subsidi tentunya memiliki syarat yakni rumah pertama, gaji atau pengahasilan total tidak melebihi Rp 8.000.000/ bulan dan harga rumah maksimal Rp 168.000.000 tahun 2020 ini.

“Keuntungannya bunganya 1 tahun itu bunganya cuman 5%. Jadi kalau dibagi dengan 12 bulan cuman 0,4%. Itu sangat menguntungkan karena setiap tahun harga rumah ini akan naik bunganya 15% sampai 20%. Tetapi bayar bunganya 5%,” jelasnya.

“Berarti selisih dari itu adalah kenaikan aset dikurangi beban bunga. Itu adalah profit, keuntungan kita. Jadi aset ini duduk diam-diam tetapi setiap tahun dia akan naik terus. Masyarakat harus ambil karena investasi ini pasti menguntungkan,” tambahnya.

Ditakatakannya selain menguntungkan rumah subsidi juga dijamin cicilannya oleh pemerintah tidak akan berubah selama 20 tahun.

Ia menambahkan ada juga subsidi pemerintah seperti asuransi jiwa dan kebakaran. Artinya kalau terjadi apa-apa maka rumah itu akan ditingalkan kepada keluarga sebagai warisan bukan utang.

Sebagai Direktur PT Satya Adhykarya Developer Perumahan Golo Peot Residence Bobbi mengaku saat ini dirinya sudah membangun 10 unit rumah.

Sementara itu, Direktur Utama PT Graha Teknika Pratama Developer Perumahan Satar Lehong Residence Maximillian Nalang Firman Demorin menjelaskan saat ini dirinya sudah membangun 10 unit rumah.

Ia mengaku 2 diantaranya sudah laku terjual, sedangkan 8 lainnya masih dalam proses pengecekan kelayakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP bersubsidi.

“Tanah sudah bersertifikat per-kapling, listrik 1300 watt dan air minum bersih sudah tersedia dan masuk ke rumah. Sekarang sedang menanti proses peningkatan jalan menuju gerbang perumahan dari Pemkab Matim,” tukasnya.

“Area untuk jalan yang dibebaskan dihibahkan ke pemerintah yang kami fasilitasi pada tahun 2018 kurang lebih 3 hektare di sisi selatan kompleks pemerintahan di Lehong,” tambahnya.

Sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) pria yang kerap disapa Firman itu mengatakan pihaknya sudah membuka jalan kurang lebih 300 meter sampai di pinggir jurang kali Wae Reca pada tahun 2018.

Ia juga berjanji tahu ini akan membuka membuka semua jalur jalan baru yang sudah dihibahkan oleh masyarakat pada tahun 2018 lalu terlebih khusus di bagian selatan kompleks pusat pemerintahan kabupaten itu.

“Dengan harapan kawasan Lehong akan semakin hidup dan bertumbuh dengan cepat bukan hanya di pusat pemerintahannya tetapi juga di luar kompleks pusat pemerintahan,” ujarnya.

Respon DLHD

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Matim Donatus Datur mengatakan pihaknya sudah menerima dokumen UKL-UPL dari PT Ranamese Jaya Mandiri.

“Rencananya hari Kamis tim akan menilai dokumen tersebut apabila dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan kita akan keluar izin lingkungannya,” ujarnya saat dihubungi VoxNtt.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (07/07/2020).

Menurutnya, apabila pihak PT Ranamese Jaya Mandiri belum memberikan dokumen secara lengkap maka pihaknya meminta untuk memperbaikinya lagi.

“Karena dokumen tersebut menjadi buku sucinya dalam pengawasan selanjutnya,” ujar mantan Kadis Pangan itu.

Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba