Ruteng, Vox NTT-Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera memeriksa Gubernur dan Bupati yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bansos Covid-19 untuk kepentingan Pilkada 2020.
Ketua KOMPAK Indonesia Gabriel Goa dalam rilis yang diterima VoxNtt.com, Sabtu (16/01/2021), mengatakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia menarik untuk diawasi oleh semua pihak. Hal itu karena Satgas Covid-19 langsung di bawah Menko Ekuin dan bukan lagi secara otonom oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut Gabriel, ada banyak fakta yang membuktikan bahwa rakyat Indonesia tidak serius dalam pencegahan pandemi Covid-19.
Bahkan memanfaatkan alasan pandemi Covid-19 untuk melakukan korupsi dana bansos virus Corona.
Sebab itu, Gabriel mendesak KPK RI untuk tidak hanya fokus kepada mantan Mensos yang di OTT beberapa waktu lalu, tetapi juga memeriksa dan memroses hukum Gubernur dan Bupati yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bansos Covid-19 untuk kepentingan Pilkada 2020.
Tidak hanya itu, ia juga mendesak lembaga antirusuah untuk mengawasi khusus Menko Ekuin, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Mineral, Menteri BUMN dan Menteri Kesehatan RI serta Gubernur, Bupati dan Wali Kota terkait penyerapan APBN dan APBD di tengah pandemi Covid-19 agar tidak disalahgunakan alias dikorupsi.
“Selain itu, yang proaktif dalam impor vaksin dari China adalah Menteri BUMN dan Menkes yang berlatarbelakang pengusaha dan bankir,” ujar Gabriel.
Fakta lain juga menurut dia, yakni terkait perilaku Negara Tiongkok terhadap Indonesia yang selalu menimbulkan resistensi.
Perilaku tersebut seperti praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus operandi pengantin pesanan asal Jawa Barat dan Kalbar, pelarangan awak kapal korban TPPO asal NKRI ke laut, penangkapan ikan di perairan Indonesia, konflik Laut China Selatan, TKA asal Tiongkok di wilayah NKRI dan adanya sejumlah drone milik Tiongkok di perairan Indonesia.
“Mengapa kita harus impor vaksin dari Tiongkok bukan dari negara lainnya?” tanya Gabriel.
Sebab itu, Gabriel mendesak KPK RI untuk melakukan audit investigasi terhadap pengadaan vaksin asal Negeri Tirai Bambu alias Negara Tiongkok.
Penulis: Igen Padur
Editor: Ardy Abba
