Atambua, Vox NTT-Seperti biasa di awal tahun, Pemerintah Kabupaten Belu kembali melakukan pengangkatan tenaga kontrak (Teko) daerah.
Namun di tahun 2021 ini, proses pengangkatan Teko daerah menuai protes dari Fraksi Gerindra DPRD Belu.
Fraksi Gerindra mensiyalir ada mafia dalam perekrutan Teko pada lingkup Pemerintah Kabupaten Belu.
Kuat dugaan terdapat titipan Teko baru sebanyak 165 orang. Mereka yang ikut diangkat menjadi Teko pada tahun 2021 ini belum pernah mengabdi sebelumnya.
Karena itu, Fraksi Gerindra DPRD Belu tidak mengakuinya. Fraksi partai besutan Prabowo Subianto itu bahkan menolak keberadaan SK pengangkatan Teko tahun 2021.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Belu Agus Pinto kepada VoxNtt.com, Rabu (03/3/2021).
Agus menegaskan, seharusnya dalam pengangkatan Teko, pemerintah memprioritaskan tenaga yang selama ini sudah mengapdi.
“Ada guru honorer, tenaga medis dan honorer lain yang selama ini sudah mengadi tapi belum diangkat jadi tenaga kontrak. Harusnya mereka diprioritaskan. Kalau hanya perpanjang masa kerja Teko yang sudah ada, tidak jadi soal tapi ini ada penambahan 160 an orang. Ini yang salah dan kami menolak dengan tegas,” tegas Agus Pinto ketika dikonfirmasi.
Ia mengatakan, alangkah eloknya saat ini tidak dilakukan perekrutan Teko sebab pemerintahan dalam masa transisi. Sehingga keputusan-keputusan strategis hendaknya akan diambil saat sudah ada Bupati defenitif.
Agus mensinyalir, 160 Teko baru yang diangkat adalah titipan dari sejumlah pejabat Kepala Dinas, Kepala Badan bahkan ada oknum anggota DPRD Belu yang ikut bermain dalam pusaran mafia Teko.
Tidak hanya para pejabat, politisi Partai Gerindra ini mengatakan, ada juga tim sukses dari paket Sahabat dalam Pilkada 2020 lalu yang ikut bermain dalam mafia Teko ini.
“Masa jabatan Pak Wily dan Pak Ose sudah selesai. Seharusnya tidak melakukan perekrutan dan menunggu sampai masa transisi ini selesai. Kenapa mereka tergesa-gesa? Ini mafia-mafia yang bermain, sehingga keluarga mereka yang terlibat di dalam seolah mereia sendiri yang bayar pajak. Saya tidak teruma dan Fraksi Gerindra tetap tegas menolak,” tandasnya.
Terkait dengan dugaan pejabat dan oknum anggota DPR Belu yang diduga terlibat, Agus menegaskan bahwa dirinya siap membongkar kebobrokan tersebut.
“Saya tahu oknum siapa yang bermain. Nanti saya akan bongkar di media, biar supaya masyarakat tahu,” tegasnya.
Agus meminta agar apabila sudah ada Bupati defenitif, SK pengangkatan Teko tahun anggaran 2021 harus direvisi.
Penulis: Marcel Manek
Editor: Ardy Abba