Ribuan balita di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, masih tumbuh dalam ancaman kekurangan gizi. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai tahun 2025 memperlihatkan situasi yang serius.
Dari 22.717 balita yang ditimbang, sebanyak 2.967 anak atau 13,1 persen mengalami berat badan kurang. Sebanyak 979 balita atau 4,3 persen mengalami wasting, sedangkan 41 balita masuk kategori gizi buruk.
Angka-angka itu bukan sekadar data statistik. Di baliknya ada anak-anak yang berisiko mengalami hambatan pertumbuhan, penurunan daya tahan tubuh, hingga gangguan perkembangan kognitif. Jika dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan keluarga, tetapi juga masa depan daerah.
Masalah ini tersebar hampir di seluruh wilayah Manggarai. Beberapa kecamatan mencatat angka yang mengkhawatirkan.
Di Kecamatan Reok Barat, misalnya, Puskesmas Pagal mencatat 24,8 persen balita mengalami berat badan kurang, sementara Puskesmas Wae Kajong mencapai 22,5 persen. Di Kecamatan Cibal Barat, angka serupa mencapai 20,2 persen di Puskesmas Bea Mese dan 14,8 persen di Wae Codi.
Ironisnya, wilayah perkotaan pun tidak luput. Di Puskesmas Cancar, Kecamatan Ruteng, sebanyak 18,4 persen balita tercatat mengalami berat badan kurang.
Data e-PPGBM Januari 2026 juga menunjukkan masih adanya 34 kasus wasting dan satu kasus gizi buruk dari 1.223 balita yang dipantau. Ini menandakan bahwa persoalan gizi belum terkendali sepenuhnya.
Akar persoalan ini tidak tunggal. Kemiskinan masih menjadi penyebab utama. Banyak keluarga belum mampu menyediakan makanan bergizi secara rutin. Dalam kondisi serba terbatas, yang penting anak makan, meski tanpa memperhatikan kualitas asupan. Situasi seperti ini banyak ditemukan di lapangan.
Selain faktor ekonomi, rendahnya literasi gizi juga memperparah keadaan. Tidak sedikit orang tua yang menganggap cukup memberi nasi atau teh manis tanpa lauk berprotein, sayur, dan buah. Padahal kebutuhan gizi anak harus terpenuhi secara seimbang agar tumbuh kembang berjalan optimal.
Masalah lain adalah rendahnya kesadaran untuk memantau pertumbuhan anak. Banyak orang tua baru membawa anak ke posyandu ketika sakit, bukan untuk pemeriksaan rutin.
Akibatnya, tanda awal seperti berat badan yang tidak naik selama dua atau tiga bulan sering terlewatkan. Padahal deteksi dini adalah kunci pencegahan.
Dari sisi layanan kesehatan, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai intervensi. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) telah menjangkau ratusan balita.
Pemanfaatan pangan lokal, distribusi RUTF, penimbangan bulanan di posyandu, hingga penyuluhan gizi terus dilakukan. Namun program ini belum cukup kuat jika partisipasi keluarga masih rendah.
Kendala besar lainnya adalah keterbatasan anggaran. Penanganan gizi buruk membutuhkan pembiayaan berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat. Tanpa dukungan dana yang memadai, banyak anak yang membaik saat dirawat justru kembali mengalami penurunan kondisi setelah pulang ke rumah.
Target zero case gizi buruk yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Manggarai patut diapresiasi. Namun target itu hanya akan menjadi slogan jika tidak dibarengi langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor.
Penanganan gizi tidak bisa dibebankan hanya kepada tenaga kesehatan. Pemerintah desa, sekolah, tokoh masyarakat, dan terutama keluarga harus terlibat aktif.
Krisis gizi di Manggarai adalah alarm keras. Ini bukan hanya soal angka, melainkan soal kualitas generasi mendatang. Anak-anak hari ini adalah penentu masa depan daerah.
Jika mereka tumbuh dalam kekurangan gizi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan, tetapi juga daya saing Manggarai di masa depan.
Ditulis oleh: Marsela Tesalonika Durung,
Melania Jesika Tangkal, dan Lugardis Jayatin [Mahasiswa Unika Ruteng, Prodi Bahasa Inggris]