Kupang, VoxNTT.com – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bekerja sama dengan Perkumpulan Inisiatif dan Sekretariat Nasional Forum Transparansi untuk Anggaran (Seknas Fitra) yang diwakili Bengkel APPeK NTT, menggelar workshop advokasi berbasis bukti bagi perempuan penyandang disabilitas di Hotel Sahid T-More Kupang, Rabu, 6 Mei 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Koalisi PRIMA (Peningkatan Representatif dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran) yang didukung International Budget Partnership (IBP).
Program tersebut merupakan bagian dari SPARK 2 (Strengthening Public Accountability for Results and Knowledge) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas melalui peningkatan akses serta kualitas layanan kesehatan reproduksi yang inklusif, termasuk pemanfaatan kanal pengaduan pelayanan publik milik pemerintah.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terhadap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) atau SP4N-LAPOR!.
Ketua HWDI DPD NTT, Petronela Nai Kofi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan advokasi inklusi bagi penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur.
“Berbagi pengalaman memperkuat jejaring. Selama ini HWDI NTT berupaya mendorong advokasi yang mendorong penyandang disabilitas yang inklusi,” ujar Petronela.
Ia menambahkan, HWDI DPD NTT telah terlibat dalam proses refleksi audit di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, termasuk melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang dan Ombudsman untuk mendorong perbaikan layanan.
Menurut dia, workshop menjadi ruang berbagi pengalaman antar perempuan penyandang disabilitas sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi.
“Kami menyadari masih terdapat berbagai tantangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kegiatan ini penting sebagai ruang menyusun strategi advokasi bersama. Hasil workshop diharapkan menjadi panduan konkret bagi HWDI NTT dalam memperjuangkan akses anggaran yang lebih inklusif.
Ketua II DPP HWDI Pusat, Walin Hartati mengatakan workshop dan diskusi advokasi pengaduan dilaksanakan selama dua hari, yakni 6–7 Mei 2026.
“Ruangan ini adalah aman. HWDI tidak mentolerir kekerasan apapun. Kami sangat berterimakasih karena NTT perkembangannya sangat pesat,” pungkasnya.
Direktur Bengkel APPeK, Vinsen Bureni menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari refleksi atas kerja HWDI di NTT dalam memperjuangkan layanan kesehatan yang inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas.
Ia menekankan pentingnya memastikan tata kelola keuangan yang baik dan inklusif serta mendorong kelompok rentan memiliki akses dan relasi dengan pengambil kebijakan.
Penulis: Ronis Natom