Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»HUKUM DAN KEAMANAN»PN Tipikor Kupang Putus Kasus Korupsi Rehab Sekolah, Hakim Kesampingkan Bukti Rekaman
HUKUM DAN KEAMANAN

PN Tipikor Kupang Putus Kasus Korupsi Rehab Sekolah, Hakim Kesampingkan Bukti Rekaman

By Redaksi6 Mei 20262 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Tim kuasa hukum Gusti Pisdon (Foto: Ronis Natom/ Vox NTT)
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Kupang, VoxNTT.com – Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang membacakan putusan perkara dugaan korupsi rehabilitasi sekolah di Kabupaten Kupang dengan terdakwa Hironimus Sonbai pada Selasa, 5 Mei 2026 petang.

Perkara tersebut teregister dengan nomor putusan 69. Dalam amar putusannya, majelis hakim disebut mengesampingkan alat bukti rekaman yang diajukan oleh kuasa hukum Hironimus Sonbai, Fransisco Bessi.

Bhildat Tonak, yang didampingi Nikolas Kelomi dan Leo Lata Open selaku tim kuasa hukum terdakwa Gusti Pisdon, mengatakan majelis hakim telah mempertimbangkan perkara tersebut secara seksama.

Ia menyebut, rekaman yang diajukan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah di persidangan.

“Berkaitan dengan kepingan rekaman terkait alat bukti hakim menyatakan jika rekaman tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” kata Bhildat, Rabu, 6 Mei 2026 sore.

Menurut Bhildat, baik pledoi maupun rekaman yang diajukan tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

“Ini menjadi clear bahwa apa yang disampaikan oleh Sisco Bessi [Pengacara Fransisco Bessi] menjadi jelas. Bahwa apa yang disampaikan dalam pledoi tidak memenuhi nilai hukumnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, hakim telah secara tegas menyatakan bahwa pernyataan dalam rekaman tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Sehingga langkah hukum kami di Polda itu benar. Kami meminta Polda NTT agar bisa mengambil langkah tegas,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Nikolas Kelomi, menyoroti penyampaian pendapat hukum di media oleh sejumlah pihak yang tidak memiliki kuasa resmi.

Ia menilai, terdapat pihak-pihak yang menyampaikan pendapat seolah-olah menjadi bagian dari tim pembela.

“Seolah mereka sudah melakukan pembelaan sehingga kami menilai itu adalah bentuk proposal kepada Sisco supaya mereka dipakai,” kata Nikolas.

Penulis: Ronis Natom

Fransisco Bernando Bessi Kota Kupang PN Kupang
Previous ArticleAnggota Kopdit Swasti Sari Desak Kapolda NTT Tuntaskan Laporan Dugaan Pidana
Next Article HWDI NTT Gelar Workshop Advokasi Berbasis Bukti, Dorong Akses Layanan Inklusif

Related Posts

Kompak Indonesia Desak Kejati NTT Supervisi Kasus Dana BOK Puskesmas Benteng Jawa

14 Juli 2026

Kompak Indonesia Desak Jaksa Agung Ambil Alih Dugaan Korupsi Rp49,8 Miliar di Ende

8 Juli 2026

Satreskrim Polres Mabar Selesaikan Kasus Penipuan Wisatawan Malaysia lewat Restorative Justice

1 Juli 2026
Terkini

Kompak Indonesia Desak Kejati NTT Supervisi Kasus Dana BOK Puskesmas Benteng Jawa

14 Juli 2026

Dua Siswa SMPN 10 Poco Ranaka Lolos OSN Provinsi, Wakili Manggarai Timur

14 Juli 2026

JPIC OFM dan FORKASI Adukan Konflik Agraria Tonggurambang ke Komnas HAM

13 Juli 2026

Jelang Pelantikan Pejabat, Pemkab Nagekeo Bantah Isu Retaknya Hubungan Bupati dan Wakil Bupati

13 Juli 2026

Kesuburan  “Tanah” Hidup: Sinergi Sabda, Hati, dan Kelestarian Ekologis

12 Juli 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.