Kupang, Vox NTT – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia (RI) mendukung penuh program One Village One Product atau Satu Desa/Kelurahan Satu Produk milik Gubernur NTT, Melki Laka Lena.
Wujud nyata dukungan itu, BPOM RI meminta setiap kabupaten di NTT menyiapkan lahan untuk pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT) guna mempercepat pengawasan dan pengembangan produk lokal.
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar menegaskan pentingnya kontribusi produk obat dan makanan dalam mendorong perekonomian nasional.
“Pasar farmasi di Indonesia mencapai Rp176,3 triliun, kosmetik Rp110,29 triliun, dan makanan Rp4.388 triliun. NTT memiliki potensi besar untuk berkontribusi lebih besar ke pasar ini,” ujar Taruna dalam audiensi bersama Gubernur NTT dan para bupati di Gedung Rempah BPOM di Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.
NTT sejauh ini masih memiliki lima UPT BPOM yang tersebar di Kota Kupang, Ende, Manggarai Barat, Belu, dan Sumba Timur. Untuk memperluas cakupan layanan, para bupati menyatakan kesiapannya menghibahkan lahan.
Kabupaten Belu, Rote Ndao, Timor Tengah Utara (TTU), dan Ngada telah menyediakan masing-masing satu hektare lahan.
Gubernur Melki menekankan, NTT memiliki 844 desa dengan produk unggulan, dan 35 desa telah menembus pasar ekspor.
“Kami ingin BPOM membantu meningkatkan kualitas produk lokal agar lebih kompetitif di pasar nasional maupun internasional,” katanya.
Selain itu, Gubernur Melki juga berharap BPOM bisa menggandeng perusahaan besar untuk menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di NTT.
Di sisi lain, Wali Kota Kupang Christian Widodo menyoroti kebutuhan peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk memeriksa sampel obat dan makanan.
“Kami juga membutuhkan anggaran lebih untuk pemeriksaan produk agar pengawasan bisa lebih optimal,” jelasnya.
Dukungan BPOM dan sinergi antar-pemangku kepentingan, NTT diharapkan mampu memperkuat daya saing produk lokalnya dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Penulis: Ronis Natom