Labuan Bajo, VoxNTT.com – Romo Dr. Inosensius Sutam, Akademisi sekaligus pemerhati budaya di NTT mengusulkan agar pangan lokal di NTT jadi menu makanan bergizi gratis (MBG).
Menurut dia, program MBG memang momentum untuk kebangkitan pangan lokal. Pangan lokal itu pangan ritual.
“Dinas terkait kerja sama. Misalnya dinas pariwisata dan kebudayaan untuk mengusulkan pangan lokal jadi menu MBG. Momen untuk menghidupkan pangan lokal. Sehingga petani bisa menjadi produktor bukan jadi penonton. Hilirisasi makanan bisa terjadi di sini,” ungkap Inosensius kepada VoxNtt.com beberapa waktu lalu
Ia pun memberikan catatan terkait program makanan bergizi gratis (MBG) selama satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Menurut dia, dari segi motivasi dan inisiasi program MBG merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk menunjukkan keadilan.
“Dan sampai titik itu kita mendukung. Ini betul negara yang mau hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ini salah satu ukuran yang boleh dikatakan negara mau hadir dalam level konkret,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti program MBG belum mnyentuh semua sasaran.
“Memang ada catatan. Pertama belum semua tersentuh. Meskipun adanya proses. Kedua kelihatannya ini semua ekosistem infrastruktur dalam arti kesiapan dari penyedia MBG itu belum matang. Terbukti adanya berbagai masalah,” ungkap dia.
Kemudian, lanjut dia, masalah yang paling serius adalah keracunan. Jadi ini akhirnya bergizi diganti yang lain beracun.
“Tapi saya pikir niat baik itu pasti banyak masalah. Kita berharap semua pihak bisa mengatasi itu,” ujar dia.
Ia menambahkan, memang pada tahap pertama ini, MBG disiapkan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip sudah mampu. Walaupun memang, misalnya ini sangat partisan. Artinya orang-orang yang mengurus itu sepertinya ada link politik.
“Tapi saya berpikir bahwa hukum kedekatan itu berlaku. Kita harap tahap berikut sistemnya lebih terbuka. Misalnya pikiran dari beberapa tokoh bahwa makanan bergizi tidak hanya diurus oleh pengusaha-pengusaha tertentu saja. Bisa saja diberikan kepada dari gabungan orangtua yang ada pangan lokalnya,” ungkap dia.
Ia mengatakan, ada kelompok masyarakat yang ada dan siap mengelola MBG.
“Yang paling penting juga adalah ini MBG menyentuh semua aspek mulai dari pertanian, peternakan perhubungan, dan pembinaan keterampilan,” katanya.
Ia juga menyoroti belum ada sosialisasi standar untuk pengelola dan penyedia MBG itu.
“Sosialisasi standar juga belum ada. Itu soal transparansi. Kita berharap ke depan makin baik,” tutupnya.
Penulis: Sello Jome