Bajawa, VoxNTT.com – Rencana pemutaran film dokumenter Pesta Babi, Kolonialisme Zaman Kita karya Dandhy Laksono di Bajawa, Kabupaten Bajawa, akhirnya dibatalkan.
Penanggung jawab kegiatan nonton bareng film tersebut, Mertin Lusi, mengatakan acara itu terpaksa dibatalkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah dua prajurit TNI yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Kodim 1625 Ngada mendatangi rumahnya pada Kamis malam, 14 Mei 2026. Dalam pertemuan itu, kedua Babinsa tersebut meminta agar kegiatan nobar film Pesta Babi dihentikan.
“Kalau ibu tetap Nobar film itu, besok yang datang bukan kami lagi,” ujar Mertin menirukan peringatan dua Babinsa tersebut.
Meskipun dua Baminsa tersebut mengaku belum menonton film “Pesta Babi” namun mereka memperingati Mertin bahwa Film itu mengandung provokatif dan bisa memicu pecah belah bangsa.
Mertin juga sempat menawarkan agar kedua orang Babinsa itu untuk ikut dalam acara Nonton bareng film Pesta Babi namun tawaran itu ditolak.
Pergelaran acara nonton bareng film Pesta Babi di Bajawa diagendakan akan dilakukan malam ini, Jumat, 15 Mei 2026 di Rumah Baca Isi Langa, Pukul 20.00 Wita usai mereka menggelar Doa Rosario.
Pembubaran acara Nonton Bareng Film Dokumenter Pesta Babi belakang memang sedang ramai terjadi disejumlah wilayah di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berujar pemerintah tak pernah menginstruksikan larangan kegiatan pemutaran film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”.
Seperti yang diberitakan Tempo, Yusril juga tidak menapik jika hingga kini masih terjadi pembubaran paksa pemutaran film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale ini disejumlah wilayah di Indonesia termasuk di lingkungan kampus.
Di Universitas Mataram dan UIN (Universitas Islam Negeri) Mataram , Lombok, misalnya, Yusril berkata nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja, ujarnya kepada Tempo melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2026.
Yusril juga mencontohkan pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” di lingkungan Kampus di Bandung dan Sukabumi justru berjalan aman tanpa halangan apapun.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” tutur Yusril.
Penulis: Patrianus Meo Djawa