SoE, Vox NTT-Bukan saja Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 yang menuai persoalan. Namun, Program Keluarga Harapan (PKH) ternyata belum bisa membawa harapan untuk masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Bagaimana tidak, persoalan PKH kembali menjadi sorotan Pansus DPRD TTS terhadap LKPj Bupati tahun 2019.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (17/06/2020), Pansus DPRD TTS menyorot habis-habisan kinerja para pendamping PKH.
Azkenas Afi atau yang biasa disapa Kenz, salah seorang anggota Pansus tampak berang saat berhadapan dengan pihak Dinsos TTS saat RDP.
Kenz tampak tak berkedip, menatap tajam wajah Sekretaris Dinsos, Andre Pentury sambil memukul meja saat bicara.
“Saya dapat pengaduan terlalu banyak. Di Santian, Boking, Oinlasi dan banyak kecamatan termasuk di Kota SoE. Banyak penerima PKH yang nomornya terblokir setiap saat hendak ambil uang PKH. Pendamping PKH suruh untuk buat ulang keterangan tidak mampu setiap bulan. Namun sama saja. Sebentar tidak ada uang lagi,” ujar Kenz, geram.
Kenz yang sangat kecewa dengan kinerja para pendamping PKH ini juga mengungkap, banyak pendamping PKH tingkat desa yang memegang kartu ATM milik penerima manfaat dengan modus, ATM tersebut terblokir.
“Sesuai aturan, pendamping PKH tidak memiliki kewenangan simpan kartu ATM milik penerima manfaat berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun,” tandasnya.
“Ini Dinas Sosial jangan lagi jawab kami akan tindak, kami akan cari tahu. Kami akan ini, kami akan itu. Akan, akan, akan terus sampai kapan?” ujar Kenz yang ditemui VoxNtt.com di luar ruang RDP.
Kenz mengaku dirinya sudah meminta Dinsos agar turun langsung ke lokasi-lokasi bermasalah.
“Harus usut sampai tuntas. Masyarakat tidak butuh kata “Akan”. Jangan permainkan hak masyarakat,” tandasnya.
Sekretaris Dinas Sosial Andre Pentury, mengatakan pihaknya akan melakukan pantauan langsung bersama DPRD TTS di desa-desa yang bermasalah soal PKH.
Penulis: Long
Editor: Ardy Abba