Kadis PMD Matim, Yosef Durahi (Foto: Sandy Hayon/ Vox NTT)
alterntif text

Borong, Vox NTT-Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Manggarai Timur (DPMD Matim), Yosef Durahi menegaskan panitia pemilihan tingkat desa tidak boleh meminta pungutan uang kepada calon kepala desa.

Hal itu ditegaskan Yosef saat ditemui VoxNtt.com di ruang kerjanya, Kamis (17/10/2019) siang.

Menurutnya, panitia Pilkades tidak mempunyai kewenangan untuk memungut biaya apapun. Karena hal itu tidak diatur dalam peraturan daerah (Perda) maupun peraturan bupati.

“Begini adik kalau sudah tidak ada perintah dari Perda atau Perbup untuk apa buat begitu. APBD jelas, pemerintah sudah anggarkan,” ujar mantan Camat Elar itu.

Pria yang juga menjabat Wakil Ketua Panitia Pilkades tingkat kabupeten Matim itu mengatakan, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp 20.000.000 ke setiap desa yang melaksanakan Pilkades serentak tahun 2019 ini.

Dia menerangkan, apabila ada panitia Pilkades yang dengan sengaja melakukan pungutan maka harus segera dikembalikan.

“Ini imbauannya jadi harus kasih kembali uang itu. Panitia hanya mewajibkan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku,” tegas Yosef.

Dia menambahkan, penegasan untuk tidak melakukan pungutan kepada calon Kades sudah disampaikan oleh para camat.

Apalagi kata mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Matim itu, pungutan kepada Cakades berpotensi melanggar hukum.

“Kalau ada yang seperti itu panitia kabupaten mengimbau untuk kembalikan karena itu bisa berpotensi pidana apabila ada yang lapor ke pihak yang berwajib,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebanyak 68 desa menggelar Pilkades serentak tahun 2019. Maka total dana yang akan digelontorkan oleh Pemda senilai Rp 1.360.000.000.

Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba

alterntif text