Ende, Vox NTT-Salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Intan Wahab, mengamuk saat acara pelantikan Eselon III dan Eselon IV di Aula Mautapaga, Kabupaten Ende, Senin (01/04/2019).
Intan mengajukan protes karena ia dimutasi ke Kecamatan Pulau Ende. Tak hanya itu, Intan malah keluar ruangan dan mengamuk saat upacara pelantikan berlangsung.
Sejumlah awak media yang berada di sekitar aula kemudian merekam aksi Intan. Ia terus mengamuk dan menunjuk ke arah aula.
“Saya merasa tidak puas pak. Ini unsur suka tidak suka, dendam,” katanya kepada wartawan.
Intan merasa tak setuju keputusan Bupati Ende, Marselinus Y.W. Petu yang memindahkannya ke Pulau Ende dari Kasubag Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ende.
Bahkan, Intan menuding memindahkannya ke Pulau Ende karena faktor Pilkada 2018 lalu.
“Saya dukung WM (Wangge-Munawar) karena saya tidak bisa lepas pak Munawar karena kami masih keluarga,” katanya berlalu.
Bahkan, Intan berencana untuk mengajukan pensiun dini karena tak terima keputusan tersebut.
“Untuk apa saya di UPT, saya mau pensiun dini, pak,” katanya.
ASN ini kemudian meninggalkan aula Mautapaga hingga upacara pengambilan sumpah jabatan selesai.
Bupati Ende, Marselinus Y.W. Petu pada kesempatan itu kemudian mengecek kehadiran pejabat ASN yang akan mengambil sumpah jabatan. Bupati Marsel pun memerintahkan pegawai BKD untuk menghitung ulang.
Dari hasil hitung ulang, hanya 285 pejabat yang hadir dari total 295 pejabat.
“Saya lihat ada beberapa orang sudah tinggalkan ruangan ini setelah mengetahui posisi jabatannya,” katanya.
“Jadi, yang tidak hadir saat ini saya anggap tidak pejabat atau dengan kata lain saya tidak lantik,” ucap Bupati Marsel.
Bupati Marsel kembali menegaskan bahwa inti dari upacara tersebut adalah mengambil sumpah jabatan.
Untuk itu, terhadap pejabat yang tidak hadir termasuk yang pulang akan dibuat berita acara menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak siap dilantik.
Berita acara tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban Bupati Marsel sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI.
Penulis: Ian Bala
Editor: Ardy Abba