Ruteng, Vox NTT- Gubernur NTT Frans Lebu Raya dinilai punya andil besar di balik kisruh penolakan pembangunan hotel di Pantai Pede, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Elias Sumardi Dabur, salah seorang dari Forum Masyarakat Pencinta Hukum menegaskan, sejak awal Lebu Raya tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan status penguasaan dan pemanfaatan Tanah Pede. Menurut pria yang akrab disapa ESD itu, sebelum memutuskan kerjasama pemanfaatannya dengan PT Sarana Investama Manggabar (SIM), mestinya Lebu Raya terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan yuridis atas Tanah Pede. Hal ini tentu saja sejalan dengan amanat UU Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mabar. UU ini sifatnya…
Penulis: Redaksi
Bajawa, Vox NTT- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bupati Ngada Marianus Sae akan memperioritaskan pembangunan jalan di setiap desa yang ada di kabupaten itu. “Pembangunan jalan di setiap desa telah berjalan dengan baik meskipun baru selesai setengahnya,” kata Marianus dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan Musrenmbangkab di Aulah Jhon Thom Bajawa, Kamis (23/3/2017). Ia menargetkan tahun 2017, jalan desa di Ngada akan ditingkatkan ke aspal beton (hotmix). Marianus berharap dengan dibangunnya jalan hotmix di setiap desa, transportasi hasil pertanian masyarakat dapat berjalan lancar. Hal ini tentu saja bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain memperhatikan pembangunan infrastruktur, bupati Marianus juga akan memperhatikan…
Labuan Bajo,Vox NTT- Seorang bertubuh kekar beratribut TNI tampak berjaga-jaga di Pantai Pede, lokasi pembangunan hotel milik PT Sarana Investama Manggabar (SIM), Selasa, 21 Maret 2017. Oknum tersebut setia mendampingi Konce Jangat selaku kontraktor yang mengerjakan bangunan hotel di Pantai Pede Labuan Bajo. Saat sejumlah anggota DPRD Manggarai Barat (Mabar) mendatangi Pantai Pede, Selasa 21 Maret 2017 lalu, tampak dia mengenakan topi TNI dan sangkur di saku celananya. Ketua Fraksi Gabungan Keadilan DPRD Mabar, Saleh Muhahidin kepada VoxNtt.com, Kamis (23/3/2017) meminta PT SIM agar tidak melakukan aktivitas di Pantai Pede sebelum segala persoalan terselesaikan. Baca: PT SIM Diminta Hargai Perjuangan…
Borong, Vox NTT- Para guru komite di Manggarai Timur (Matim) mengaku sulitnya mengurus dan mendapatkan Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Demikian disampaikan salah satu guru SMAN 9 Borong, Sita saat tatap muka dengan anggota DPRD provinsi NTT, Yohanes Rumat di sekolah tersebut, Kamis (23/3/2017). Guru tersebut mengaku, kesulitan itu dikarenakan salah satu persyaratan mengusulkan NUPTK adalah harus ada surat keputusan (SK) kepala daerah, baik itu Bupati maupun Gubernur. “NUPTK itu penting. Agar bisa mendapatkan tunjangan di luar gaji, kami harus memilki NUPTK. Mau usul dapat tunjangan lain ke dinas, kendalanya lagi belum mempunyai NUPTK,” ujarnya. Lanjut dia, ke…
Mbay, Vox NTT- Pesta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Nagekeo akan digelar 2018 mendatang. Untuk menyambut ini, tampak sebagian bakal calon bupati dan wakil bupati sudah berani turun gunung mencari simpati masyarakat. Salah satu yang disebut-sebut hingga saat ini adalah Komisaris Polisi (Kompol) Adi Ndait. Kabag Ops Polres Ngada itu berencana akan maju calon bupati Nagekeo di Pilkada 2018 mendatang. Jika dirinya maju, maka ini tentu saja menjadi sejarah baru untuk Nagekeo yakni ada anggota kepolisian RI (Polri) maju menjadi calon kepala daerah. Walaupun orang nomor 3 di Polres Ngada ini belum mengisyaratkan maju di Pilkada Nagekeo, namun…
Labuan Bajo,Vox NTT- PT Sarana Invetama Manggabar (SIM) diminta untuk menghargai perjuangan masyarakat Manggarai Barat (Mabar) yang menginginkan Pantai Pede tetap menjadi ruang publik. Perusahan yang diduga kuat milik Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto tersebut yang akan membangun hotel di Pantai Pede Labuan Bajo. Aktivis Koalisi Peduli Pede (Kope) Rafael Todowela kepada VoxNtt.com, Kamis (23/3/2017) mengatakan PT SIM sepertinya tidak menghargai perjuangan elemen masyarakat Mabar. Selama ini masyarakat menginginkan agar pantai itu jangan dikelola sebelum tuntutan dipenuhi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya. “Sudah jelas ada sebuah persoalan di Pantai Pede dan PT SIM mengetahui permasalahan…
Borong, Vox NTT- Warga Kampung Rai, Desa Melo, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) hingga saat ini kesulitan mendapatkan air minum bersih. Herman Jama, warga Kampung Rai kepada VoxNtt.com via telepon, Kamis (23/3/2017) mengatakan saat ini mereka sangat membutuhkan kepedulian pemerintah untuk air minum bersih. Sebab mereka hanya mampu membuat bak secara swadaya untuk menampung air. “Kami harus mengambil air langsung di mata air. Apalagi saat hujan seperti ini, untuk sementara kami hanya mengandalkan air hujan. Karena kondisi air di bak penampungan keruh,” ungkap Herman. Kata Herman, Negara ini sudah puluhan tahun merdeka. Namun warga Kampung Rai belum menikmati…
Borong, Vox NTT- Kisruh kelulusan Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Kesehatan Manggarai Timur (Dinkes Matim) hingga kini terus berlanjut. Rabu, 22 Maret 2017, puluhan THL yang tidak terakomodir oleh Dinkes Matim tahun 2017 kembali mendatangi kantor DPRD setempat untuk menyampaikan protes. Sebelumnya, pada 20 Maret 2017 mereka juga mendatangi kantor DPRD dan meminta dewan sebagai mitra pemerintah kabupaten Matim segera mengusut dugaan penyimpangan dalam penentuan kelulusan THL tahun 2017 oleh Dinkes Matim. Saat tatap muka dengan sejumlah anggota DPRD, para perawat dari beberapa puskesmas ini menyebut ada THL yang dinyatakan lulus oleh Dinkes tidak melalui uji kompetensi. Padahal, uji kompetensi…
Ruteng, Vox NTT- Fraksi Partai Golkar DPRD Manggarai menyebut gaji tunjangan struktural pejabat eselon III dan IV di kabupaten itu pada bulan Januari dan Februari tidak dibayar. Hal tersebut diungkapkan dalam pandangan umum fraksi Golkar yang dibacakan pada rapat paripurna nota pengantar lima Ranperda di DPRD Manggarai, Rabu (22/3/2017). Ketua Fraksi Golkar DPRD Manggarai, Yoakim Jehati menegaskan gaji tunjangan struktural selama dua bulan tersebut tidak dibayar lantaran keterlambatan pelantikan pejabat eselon III dan IV. Pelantikan sejumlah pejabat ini baru dilaksanakan pada Februari 2017 lalu. Padahal peraturan daerah (Perda) Manggarai tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah ditetapkan pada bulan Oktober tahun…
Borong, Vox NTT- Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Matim, Lorens Hambur menanggapi dugaan mark up harga tebus raskin yang dilakukan oleh Kades Waling, Feliks Gat. Ia minta dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut agar memperoleh kepastian hukum. Ia tidak mau hal ini terus menggantung tanpa kejelasannya. “Telusuri saja supaya jelas,” katanya kepada wartawan, Rabu (22/3/2017). Ia menjelaskan harga tebus raskin sudah ditetapkan pemerintah pusat dan tidak bisa diubah oleh siapa pun termasuk oleh kades. Jika diubah maka tindakan itu melanggar ketentuan yang ada. “Itu salah. Kenapa? Karena 1600 ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dan begitu aturannya,” katanya. Sebelumnya diberitakan media ini, penerima…