Kupang, VoxNTT.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena menegaskan, seluruh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) wajib melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.
Ia menilai langkah ini penting untuk memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan pemerintah daerah.
“Regulasi yang kita hasilkan benar-benar berkualitas, pro-rakyat, tidak tumpang tindih, dan mampu mendorong pembangunan serta investasi tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat dan lingkungan,” kata Melki dalam Rapat Koordinasi Reformasi Hukum di Hotel Aston Kupang, Selasa, 9 Desember 2025.
Melki menilai harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika pembangunan.
“Dalam dinamika pembangunan saat ini, kita membutuhkan sistem hukum yang adaptif dan memberi kepastian,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota terus mendorong penyusunan regulasi berbasis data serta kebutuhan nyata masyarakat.
Harmonisasi, menurut dia, bukan sekadar penyesuaian norma, melainkan memastikan setiap aturan menjadi instrumen percepatan pembangunan di sektor unggulan seperti pariwisata, kelautan dan perikanan, energi, industri kreatif, dan pengembangan sumber daya manusia.
Melki juga menekankan pentingnya pembangunan hukum yang inklusif, termasuk peningkatan kesadaran hukum, perluasan layanan bantuan hukum gratis, hingga perlindungan hak masyarakat adat dan kelompok rentan.
Pada 2025, Kanwil Kemenkumham NTT mencatat sejumlah capaian, antara lain Pos Bantuan Hukum (Posbakum) desa dan kelurahan yang telah menjangkau lebih dari 90 persen wilayah.
Selain itu, terdapat 74 proses harmonisasi regulasi daerah yang memastikan sinkronisasi kebijakan dengan aturan nasional.
“Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci,” kata politisi Golkar itu.
Rapat tersebut ditutup dengan penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT, Kanwil Hukum, DPRD, dan sejumlah pemerintah kabupaten.
Kerja sama ini diarahkan untuk memastikan reformasi hukum berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. [VoN]